BORNEONEWS, Magelang – Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) berharap retret Kursus Pemantapan Pimpinan Daerah bagi Ketua DPRD se-Indonesia mampu menyelaraskan kebijakan pemerintah pusat dan daerah sebagai satu kesatuan dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
Gubernur Lemhannas, Ace Hasan Syadzily, menegaskan kebijakan di daerah harus tetap sejalan dengan arah pemerintah pusat tanpa mengesampingkan kebutuhan masyarakat di masing-masing wilayah.
“Kebijakan daerah diharapkan tetap sejalan dengan arah kebijakan pusat tanpa mengabaikan kebutuhan masyarakat di masing-masing wilayah,” ujarnya usai penutupan kegiatan di Akademi Militer, Magelang, Jawa Tengah, Minggu, 19 April 2026.
Kursus Pemantapan Pimpinan Daerah bagi Ketua DPRD Provinsi, Kabupaten, dan Kota se-Indonesia tersebut resmi ditutup setelah berlangsung sejak 15 April 2026. Kegiatan berjalan lancar dan diikuti peserta dengan antusias hingga akhir.
Dalam kursus tersebut, para peserta mendapatkan berbagai pemahaman strategis, mulai dari penguatan nilai-nilai kebangsaan, pengingat sejarah perjuangan bangsa, hingga pemahaman dinamika politik global.
Salah satu materi penting disampaikan langsung oleh Presiden Prabowo Subianto terkait perkembangan terkini dan kebijakan strategis pemerintah pusat. Selain itu, sejumlah menteri juga memaparkan program prioritas nasional di berbagai sektor, seperti pemerintahan dalam negeri, ketahanan pangan, energi, kesehatan, hingga peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan.
Penguatan integritas pimpinan daerah turut menjadi fokus, termasuk pembekalan dari Ketua KPK Setya Budiyanto. Sementara aspek penegakan hukum dalam mendukung pembangunan nasional disampaikan oleh Panglima TNI dan Kapolri.
Ace Hasan menilai peran ketua DPRD sangat strategis sebagai pengambil keputusan di daerah. Karena itu, para peserta diharapkan mampu mengimplementasikan materi yang diperoleh untuk mendukung visi Indonesia Emas 2045.
Ia juga mengingatkan pentingnya menjaga persatuan di tengah keberagaman latar belakang daerah, suku, maupun partai politik demi kepentingan bangsa dan negara.
Dari 577 undangan yang disebar, sebanyak 530 peserta hadir dalam kegiatan tersebut. Sementara sisanya berhalangan karena alasan kesehatan maupun tugas yang tidak dapat ditinggalkan.
Lemhannas berharap peserta yang belum mengikuti kegiatan ini dapat berkesempatan pada program berikutnya, seiring tingginya antusiasme pimpinan DPRD dalam memperkuat sinergi pusat dan daerah.
(ANTARA)
