PALANGKA RAYA –

BORNEONEWS, Palangka Raya - Wali Kota Palangka Raya, Fairid Naparin, terus mendorong penguatan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) sebagai fondasi utama menuju tata kelola pemerintahan yang modern.

Menurutnya, penerapan SPBE bukan sekadar kewajiban administratif, melainkan instrumen krusial untuk memastikan seluruh pelayanan publik dapat diakses masyarakat dengan lebih cepat, murah, dan transparan.

"Integrasi sistem berbasis digital ini bertujuan untuk menghapus sekat-sekat birokrasi yang selama ini menghambat koordinasi antarperangkat daerah," katanya, Senin, 20 April 2026.

Dengan SPBE yang solid, pengolahan data pemerintahan menjadi lebih sinkron, sehingga setiap kebijakan yang diambil oleh Pemerintah Kota Palangka Raya didasarkan pada informasi yang akurat dan terkini.

Lebih lanjut, Wali Kota memaparkan bahwa implementasi digitalisasi ini mencakup berbagai sektor, mulai dari perencanaan anggaran lewat SIPD hingga sistem transaksi nontunai melalui ETPD.

Sinergi antar-platform digital ini diharapkan dapat meminimalisir potensi kesalahan manusia (human error) dan meningkatkan efisiensi penggunaan anggaran daerah secara signifikan.

Selain aspek efisiensi, ia menekankan bahwa SPBE berperan penting dalam meningkatkan indeks pencegahan korupsi.

Dengan sistem yang terintegrasi dan terpantau secara elektronik, ruang gerak untuk praktik yang tidak akuntabel menjadi semakin sempit, yang pada akhirnya akan memperkuat kepercayaan publik terhadap kredibilitas pemerintah kota.

Ia juga menambahkan bahwa kesuksesan SPBE sangat bergantung pada kesiapan sumber daya manusia dan infrastruktur pendukungnya.

Oleh karena itu, Pemerintah Kota Palangka Raya terus melakukan pemutakhiran data pendukung dan pengembangan kapasitas aparatur agar mampu mengoperasikan sistem pemerintahan masa depan ini secara optimal. (HENDRI/y)