BORNEONEWS, Tamiang Layang – Pemerintah Kabupaten Barito Timur bersama unsur TNI dan Polri melakukan pemantauan langsung terhadap ketersediaan serta harga bahan bakar minyak (BBM) di SPBU dan tingkat pengecer, Senin, 20 April 2026.
Kegiatan yang dipimpin Asisten I Setda Barito Timur, Ari Panan P Lelu, ini difokuskan untuk memastikan distribusi BBM berjalan sesuai ketentuan sekaligus menekan potensi lonjakan harga di tengah isu kelangkaan di sejumlah daerah.
Ari Panan mengatakan, pemantauan dilakukan secara menyeluruh dengan mendatangi SPBU hingga pengecer guna memperoleh gambaran kondisi riil di lapangan. Menurutnya, langkah ini penting agar pemerintah daerah dapat mengambil kebijakan yang tepat dalam menjaga stabilitas distribusi dan harga BBM di masyarakat.
“Kami melakukan pemantauan langsung di SPBU dan pengecer untuk melihat kondisi riil ketersediaan dan harga BBM di masyarakat,” ujarnya usai memimpin kegiatan tersebut.
Dari hasil pemantauan di SPBU Longkang, diketahui bahwa pasokan BBM masih bergantung pada permintaan harian ke Depo Banjarmasin. Kondisi ini membuat ketersediaan BBM belum sepenuhnya stabil, terutama saat permintaan meningkat.
Ari Panan menyebutkan, harga BBM di SPBU saat ini untuk Pertalite berada di angka Rp10.000 per liter, Pertamax Rp12.600 per liter, dan Dexlite Rp24.150 per liter, yang mengalami kenaikan dari sebelumnya Rp14.500 per liter.
Selain itu, pihaknya juga menemukan bahwa jenis Bio Solar tidak tersedia di SPBU Longkang. Kondisi tersebut menjadi perhatian serius mengingat BBM jenis ini sangat dibutuhkan oleh masyarakat, khususnya untuk sektor usaha dan transportasi.
“Bio Solar kosong, ini menjadi perhatian karena sangat dibutuhkan oleh masyarakat, terutama untuk sektor usaha dan transportasi,” kata Ari Panan.
Sementara itu, pada tingkat pengecer ditemukan adanya selisih harga yang cukup signifikan dibandingkan harga resmi di SPBU. Pertalite dijual di kisaran Rp13.500 hingga Rp14.000 per liter, sedangkan Pertamax mencapai Rp15.500 hingga Rp16.000 per liter. Tingginya harga ini dipengaruhi oleh sumber pasokan yang berasal dari pelangsir.
“Harga di pengecer lebih tinggi karena pasokan berasal dari pelangsir,” jelasnya.
Asisten I juga mengungkapkan bahwa aktivitas pelangsir di SPBU Longkang saat ini telah dibatasi guna mencegah penimbunan dan menjaga distribusi tetap terkendali. Pembatasan tersebut mencakup jumlah pembelian maksimal 20 liter per hari serta larangan penggunaan jerigen.
“Pelangsir hanya diperbolehkan membeli maksimal 20 liter per hari dan tidak boleh menggunakan jerigen, ini untuk mengendalikan distribusi agar tidak terjadi penimbunan,” tegasnya.
Meski demikian, SPBU masih memberikan layanan tambahan pada malam hari apabila stok BBM masih tersedia. Kebijakan ini diharapkan dapat membantu memenuhi kebutuhan masyarakat yang belum terlayani pada siang hari.
“Apabila masih ada sisa, penjualan dilanjutkan mulai pukul 18.00 WIB,” ujar Ari Panan.
Terkait antrean panjang yang kerap terjadi di SPBU, pemerintah daerah telah mengimbau pengelola untuk melakukan pengaturan yang lebih baik agar tidak menimbulkan keributan di tengah masyarakat. Selain itu, pengelola juga diminta memberikan informasi secara terbuka apabila stok BBM hampir habis.
“Kami minta pengelola SPBU mengatur antrean dengan cermat agar tidak terjadi keributan, serta memberikan informasi kepada masyarakat jika stok BBM hampir habis,” tuturnya.
Pemerintah daerah juga mengingatkan seluruh pihak agar tidak memanfaatkan kondisi ini untuk meraup keuntungan berlebihan. Ari menegaskan pentingnya menjaga situasi tetap kondusif dengan tidak melakukan penimbunan maupun permainan harga.
“Kami berharap tidak ada yang menimbun atau memainkan harga BBM. Situasi ini harus dijaga bersama,” katanya.
Sebagai tindak lanjut dari hasil pemantauan tersebut, Pemkab Barito Timur akan menyiapkan surat edaran sebagai langkah pengendalian di lapangan. Edaran tersebut diharapkan menjadi pedoman bagi seluruh pihak terkait dalam menjaga distribusi dan harga BBM tetap stabil.
“Kami akan membuat edaran atau imbauan resmi sebagai langkah pengendalian di lapangan,” ucapnya.
Di sisi lain, usulan penambahan kuota BBM untuk wilayah Barito Timur yang telah diajukan ke Depo Banjarmasin hingga kini belum mendapatkan respons. Kondisi ini menjadi salah satu kendala dalam upaya menjaga ketersediaan BBM di daerah.
“Tambahan kuota BBM yang sudah diajukan ke Depo Banjarmasin sampai saat ini belum ada jawaban,” pungkas Ari Panan. (AGUSTINUS BOLE MALO)
