BORNEONEWS, Kuala Kapuas - Pemerintah Kabupaten Kapuas mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi Tahun 2026 yang digelar secara virtual pada Senin, 20 April 2026.
Kegiatan yang dipimpin Kementerian Dalam Negeri tersebut turut dirangkaikan dengan evaluasi dukungan pemerintah daerah dalam program 3 juta rumah serta sosialisasi penyelenggaraan jaminan produk halal.
Rakor diikuti jajaran Pemkab Kapuas dari Ruang Rapat Kantor Bupati Kapuas. Dalam forum tersebut, dipaparkan kondisi terkini fluktuasi harga komoditas secara nasional, termasuk di wilayah Kalimantan Tengah yang mengalami perubahan harga pada sejumlah bahan pokok.
Beberapa komoditas yang menjadi perhatian di antaranya cabai rawit, cabai merah, dan bawang merah. Perubahan harga tersebut dinilai perlu diantisipasi secara serius guna menjaga stabilitas ekonomi daerah, khususnya dalam pengendalian inflasi.
Wakil Bupati Kapuas, Dodo, menekankan pentingnya akurasi data sebagai dasar pengambilan kebijakan. Ia menyebutkan bahwa sinergi antarinstansi menjadi kunci agar langkah yang diambil pemerintah daerah dapat tepat sasaran.
Sebagai tindak lanjut, pemerintah daerah akan melakukan survei bersama ke pasar-pasar guna memastikan kondisi riil di lapangan. Hal ini diharapkan mampu memberikan gambaran yang lebih akurat terkait ketersediaan dan harga bahan pokok.
“Kita ingin ke depan pemerintah daerah bisa bersinergi dengan Bulog dan BPS agar kita ada satu bahasa dalam data. Terkait pasokan pangan, publikasi informasi mengenai stok dan pemasarannya sangat penting dilakukan agar Kabupaten Kapuas sebagai lumbung pangan tidak hanya mencukupi kebutuhan internal, tetapi juga mampu menjual komoditasnya ke daerah lain,” ujar Dodo.
Dengan langkah tersebut, Pemkab Kapuas optimistis dapat menjaga kestabilan harga sekaligus memperkuat posisi daerah sebagai salah satu lumbung pangan di Kalimantan Tengah. (SABRIANOOR/R)
