BORNEONEWS, Sampit – Komisi II DPRD Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) meminta adanya pengaturan khusus dalam penyaluran bahan bakar minyak (BBM) subsidi bagi petani, agar tidak bercampur dengan antrean kendaraan umum di SPBU.
Ketua Komisi II DPRD Kotim, Akhyannoor, mengatakan pihaknya telah memanggil Pertamina Sampit guna memastikan distribusi BBM subsidi tetap aman, terutama bagi sektor pertanian yang saat ini memasuki masa pengolahan lahan.
"Kami meminta Pertamina menyurati SPBU agar ada pemisahan antrean bagi petani, sehingga tidak mengganggu antrean umum. Kami juga sudah berkoordinasi dengan Dinas Pertanian, dan disepakati petani bisa mengambil BBM sesuai data dan regulasi," ujarnya, Selasa, 21 April 2026.
Langkah ini diambil menyusul banyaknya keluhan masyarakat terkait sulitnya mendapatkan BBM subsidi, yang diduga juga dipengaruhi maraknya praktik pelangsiran serta dampak kenaikan BBM non-subsidi.
Menurutnya, kebutuhan BBM bagi petani tidak boleh terhambat karena berkaitan langsung dengan produktivitas pertanian dan ketahanan pangan daerah.
"Kami melihat banyak pelangsir di lapangan, bahkan terlihat oleh masyarakat luar. Ini tentu menjadi perhatian serius. Namun yang terpenting, kebutuhan petani jangan sampai terabaikan," tegasnya.
Untuk itu, DPRD bersama Dinas Pertanian menyiapkan skema distribusi khusus, di mana petani yang tergabung dalam kelompok tani (poktan) diperbolehkan membeli BBM subsidi menggunakan jerigen, menyesuaikan kebutuhan alat pertanian seperti hand traktor.
"Petani ini memiliki kebutuhan khusus, tidak bisa disamakan dengan kendaraan seperti mobil pikap atau truk. Mereka akan dilayani berdasarkan data yang ada," jelasnya.
Selain itu, rencana penerapan hari khusus bagi petani untuk mengisi BBM di SPBU juga tengah disiapkan, guna menghindari penumpukan antrean.
"Karena kebutuhan petani tidak setiap hari, hanya pada waktu tertentu seperti saat penggarapan lahan atau panen, maka akan diatur hari khusus agar lebih tertib," tambahnya.
Ia juga menyebut, pihak Pertamina telah menunjukkan komitmen dengan menyiapkan sistem pendataan berbasis barcode serta menyesuaikan kuota distribusi sesuai data dari Dinas Pertanian.
Tak hanya sektor pertanian, DPRD juga menyoroti kebutuhan BBM bagi nelayan, khususnya di wilayah selatan Kotim. Saat ini, telah tersedia SPBU khusus nelayan di Desa Jaya Kelapa untuk mendukung aktivitas mereka.
Akhyannoor menegaskan, DPRD mendukung kebijakan Presiden Prabowo dalam menjaga ketahanan pangan dan kesejahteraan petani.
"Petani harus menjadi prioritas. Jangan sampai mereka harus bersaing dengan masyarakat umum untuk mendapatkan BBM subsidi, apalagi di tengah kondisi harga yang terus naik," pungkasnya. (DEWI PATMALASARI/y)
