BORNEONEWS, Palangka Raya – Kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM), khususnya nonsubsidi, dikhawatirkan akan berdampak luas terhadap sektor ekonomi masyarakat. Salah satu yang menjadi perhatian adalah potensi kenaikan biaya distribusi bahan pokok (bapok) yang dapat memicu inflasi.
Anggota DPRD Palangka Raya, Hap Baperdu, menyampaikan bahwa peningkatan harga BBM akan berpengaruh langsung terhadap ongkos angkut barang, termasuk kebutuhan pokok yang didistribusikan ke pasar-pasar tradisional maupun modern.
“Kenaikan harga BBM ini berpotensi meningkatkan biaya distribusi bahan pokok, yang pada akhirnya bisa memicu inflasi dan kenaikan harga di tingkat konsumen, sebagai contoh komoditas telur, gula, beras, minyak goreng dan lainnya” ujarnya, Selasa 21 April 2026.
Ia menilai, kondisi tersebut perlu diantisipasi sejak dini oleh pemerintah daerah agar dampaknya tidak terlalu membebani masyarakat, terutama kelompok ekonomi menengah ke bawah.
Menurutnya, langkah pengawasan terhadap distribusi barang dan stabilitas harga di pasar menjadi sangat penting. Selain itu, pemerintah juga diharapkan dapat mengambil kebijakan strategis untuk menjaga daya beli masyarakat tetap terjaga.
“Kami mendorong agar pemerintah daerah bersama instansi terkait aktif memantau harga di lapangan dan segera melakukan intervensi jika terjadi lonjakan harga yang tidak wajar,” tambahnya.
Hap Baperdu berharap adanya sinergi antara pemerintah, pelaku usaha, dan distributor agar rantai pasok tetap berjalan lancar, sehingga kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi dengan harga yang relatif stabil. (MARINI/H)
