BORNEONEWS, Nanga Bulik – Pemerintah Kabupaten Lamandau menegaskan komitmennya menindaklanjuti hasil Rapat Koordinasi (Rakor) bersama Kementerian Dalam Negeri terkait pengendalian inflasi, dukungan Program 3 Juta Rumah, serta percepatan sertifikasi produk halal.
Rakor yang digelar secara virtual pada Senin, 20 April 2026 tersebut diikuti Asisten Perekonomian, Pembangunan, dan Sumber Daya Alam, Meigo Bazer, mewakili Bupati Lamandau. Kegiatan berlangsung di Ruang Rapat Bupati dan dihadiri unsur Forkopimda serta sejumlah kepala organisasi perangkat daerah (OPD).
Meigo Bazer menyampaikan bahwa hasil rakor menjadi pedoman penting bagi pemerintah daerah dalam mengambil langkah konkret untuk menjaga stabilitas ekonomi.
“Hasil Rakor ini menjadi arahan strategis bagi daerah, khususnya dalam menjaga stabilitas ekonomi sekaligus mendukung program prioritas nasional,” ujarnya, Selasa, 21 April 2026.
Dalam rakor tersebut, pemerintah pusat menekankan pentingnya pengendalian inflasi melalui langkah terukur, seperti menjaga ketersediaan pasokan, memperlancar distribusi, serta mengawasi harga kebutuhan pokok di pasar.
Selain itu, daerah juga diminta memperkuat dukungan terhadap Program 3 Juta Rumah, antara lain melalui penyediaan data yang akurat, percepatan proses perizinan, serta peningkatan koordinasi lintas sektor.
Di sisi lain, percepatan sertifikasi produk halal menjadi perhatian penting, dengan dorongan agar pemerintah daerah aktif memfasilitasi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) guna meningkatkan daya saing produk serta memperluas akses pasar.
Pemkab Lamandau memastikan seluruh arahan dalam rakor tersebut akan segera diimplementasikan melalui langkah-langkah konkret sebagai upaya menjaga stabilitas ekonomi daerah yang inklusif dan berkelanjutan. (NATALIA KRISTIN/J)
