BORNEONEWS, Pangkalan Bun - Program pendidikan gratis yang telah berjalan lebih dari 15 tahun di Kabupaten Kotawaringin Barat (Kobar) dinilai belum sepenuhnya efektif dalam meningkatkan Rata-rata Lama Sekolah (RLS) masyarakat.
Hal tersebut disampaikan Anggota DPRD Kobar, Muhammad Syamsuri, saat membacakan rekomendasi DPRD atas LKPJ Bupati Kotawaringin Barat Tahun Anggaran 2025 dalam rapat paripurna beberapa waktu lalu.
"Program pendidikan gratis yang sudah berjalan lebih dari 15 tahun perlu dievaluasi secara menyeluruh untuk mengukur efektivitasnya, apakah benar-benar tepat sasaran dan mampu meningkatkan kualitas pendidikan masyarakat," jelas Muhammad Syamsuri.
Muhammad Syamsuri menjelaskan, berdasarkan data yang disampaikan DPRD, angka RLS Kotawaringin Barat memang mengalami kenaikan dari 8,77 tahun pada 2024 menjadi 8,87 tahun pada 2025. Namun capaian tersebut dinilai masih relatif rendah jika dibandingkan sejumlah kabupaten lain di Kalimantan Tengah.
"RLS Kotawaringin Barat masih berada di bawah Kabupaten Katingan yang mencapai 8,96 tahun, Gunung Mas 9,40 tahun, dan Barito Timur 9,71 tahun pada tahun 2025," jelas Muhammad Syamsuri.
Menurut Muhammad Syamsuri, kondisi tersebut menunjukkan bahwa dampak program pendidikan gratis belum signifikan, bahkan masih tertinggal dari beberapa daerah pemekaran di Provinsi Kalteng.
"Ini menjadi catatan penting bagi pemerintah daerah agar kebijakan pendidikan tidak hanya berjalan rutin, tetapi benar-benar menghasilkan peningkatan indikator pendidikan," jelas Muhammad Syamsuri.
Muhammad Syamsuri mengatakan, DPRD Kobar juga merekomendasikan agar pemerintah daerah memperkuat upaya pencegahan putus sekolah, khususnya pada jenjang SMP dan SMA sederajat bagi kelompok rentan seperti keluarga miskin dan masyarakat di wilayah terpencil.
"Bisa dilakukan melalui beasiswa, bantuan transportasi, maupun bantuan perlengkapan sekolah agar anak-anak tetap bisa melanjutkan pendidikan," jelas Muhammad Syamsuri.
Selain itu, lanjut Muhammad Syamsuri, DPRD Kobar meminta adanya peningkatan akses pendidikan dengan memperluas layanan SMA/SMK serta membangun sekolah baru maupun kelas jauh di wilayah dengan angka partisipasi sekolah yang masih rendah.
"Kami juga mendorong optimalisasi pendidikan nonformal seperti Paket B dan Paket C, serta penggunaan anggaran berbasis kinerja dengan indikator yang jelas, seperti peningkatan RLS dan angka kelulusan," pungkasnya. (WAHYU KRIDA/y)
