BORNEONEWS, Jakarta – Mantan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian periode 2015–2019, Darmin Nasution, menilai pemerintah perlu melakukan penyesuaian terhadap anggaran subsidi bahan bakar minyak (BBM) di tengah meningkatnya tekanan ekonomi global.
Pernyataan tersebut disampaikan saat menghadiri Simposium PT SMI 2026 di Jakarta, Rabu, 22 April 2026.
Menurut Darmin, kebijakan menahan harga BBM bersubsidi di dalam negeri ketika harga minyak dunia naik akan berdampak pada peningkatan beban subsidi yang harus ditanggung pemerintah.
“Ketika harga BBM di dalam negeri ditahan, sementara harga minyak global naik, maka tekanan akan muncul di sektor lain, salah satunya nilai tukar rupiah,” ujarnya.
Ia menjelaskan, kondisi tersebut membuat kebutuhan pembiayaan pemerintah meningkat, sehingga berpotensi menekan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat.
Darmin menegaskan, dalam situasi ketidakpastian global saat ini, pemerintah tidak dapat menjaga seluruh indikator ekonomi tetap stabil secara bersamaan.
“Menahan harga energi tentu ada konsekuensinya, baik dari sisi fiskal maupun nilai tukar. Karena itu perlu ada penyesuaian agar beban tidak semakin besar,” jelasnya.
Pada penutupan perdagangan Rabu, nilai tukar rupiah tercatat melemah 38 poin atau 0,22 persen ke level Rp17.181 per dolar AS dari sebelumnya Rp17.143 per dolar AS.
Sementara itu, pengamat ekonomi Ibrahim Assuaibi menilai pelemahan rupiah turut dipengaruhi faktor eksternal, salah satunya ketidakpastian geopolitik terkait hubungan Amerika Serikat dan Iran.
Ia menyebut pernyataan Presiden AS Donald Trump mengenai perpanjangan gencatan senjata dengan Iran masih menyisakan ketidakpastian, termasuk respons dari pihak terkait.
Selain itu, kebijakan blokade pelabuhan Iran oleh Angkatan Laut AS juga dinilai berpotensi memperburuk situasi dan memicu tekanan terhadap ekonomi global.
Dengan berbagai faktor tersebut, dinamika nilai tukar rupiah dinilai masih akan dipengaruhi kondisi global, sehingga diperlukan kebijakan fiskal yang adaptif dan terukur.
ANTARA
