BORNEONEWS, Sampit – Kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) di tengah kebijakan efisiensi anggaran mulai berdampak pada operasional pemerintah daerah di Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim).
"Jelas berdampak. Saat rapat penanganan karhutla, semua OPD menyampaikan hal yang sama, termasuk DLH. BBM yang dulu bisa mendapat 100 liter, sekarang hanya sekitar 50 sampai 60 liter," ujar Bupati Kotim Halikinnor, Kamis, 23 April 2026.
Menurutnya, kondisi ini membuat beban operasional meningkat, sementara kapasitas anggaran harus disesuaikan dengan kebijakan efisiensi yang sedang berjalan.
Untuk mengantisipasi hal tersebut, Pemkab Kotim akan mempercepat pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan agar kebutuhan di lapangan tetap dapat terpenuhi.
"Oleh karena itu saya minta dibuat rencana aksi dan pembahasan APBD Perubahan akan kita percepat menyesuaikan kenaikan BBM ini," tegasnya.
Halikinnor juga berharap kondisi global yang memengaruhi harga energi, termasuk konflik internasional, dapat segera mereda sehingga harga BBM kembali stabil.
"Kita berharap situasi global cepat membaik. Jalur distribusi seperti Selat Hormuz sangat vital terhadap pasokan BBM, jadi kita berharap kondisi ini tidak berlangsung lama," katanya.
Meski dihadapkan pada tekanan efisiensi dan kenaikan biaya, pemerintah daerah tetap berkomitmen menjaga kinerja dan pelayanan kepada masyarakat.
"Karena kita sudah efisiensi ditambah dengan kenaikan BBM tentunya sangat membebani. Tapi kita harus hadapi itu bagaimana pengelolaan dengan baik efisiensi dan hasil tetap maksimal," pungkasnya. (DEWI PATMALASARI/y)
