BORNEONEWS, Pangkalan Bun - Warga Pangkalan Bun, Kabupaten Kotawaringin Barat (Kobar) berharap agar aparat keamanan bisa melakukan penertiban para pelangsir ditentah kondisi susahnya mendapatkan BBM saat ini.
Pasalnya antrean panjang di sejumlah SPBU wilayah Pangkalan Bun dan sekitarnya masih menjadi keluhan masyarakat. Kondisi ini disebut tidak hanya terjadi pada jalur BBM bersubsidi, tetapi juga merambah ke jalur BBM non subsidi seperti Pertamax.
Salah seorang warga Pangkalan Bun, Ari, mengaku sangat merasakan dampak sulitnya mendapatkan BBM karena lokasi kerjanya berada cukup jauh di luar kota. Menurutnya, keterlambatan memperoleh BBM membuat pengeluaran bulanan semakin membengkak.
“Karena tempat kerja saya lumayan jauh di luar kota, tentu saya sangat merasakan sulitnya mendapatkan BBM saat ini,” ujar Ari, Kamis 23 April 2026.
Ari menjelaskan, sebelumnya biasa membeli sekitar 3 liter Pertalite per hari dengan harga Rp10 ribu per liter untuk kebutuhan berangkat dan pulang kerja. Dengan kebutuhan itu, dalam 26 hari kerja ia harus menyiapkan sekitar Rp780 ribu per bulan.
“Dulu saya biasa pakai Pertalite. Kalau dihitung 3 liter kali Rp10 ribu kali 26 hari kerja, sekitar Rp780 ribu per bulan,” jelas Ari.
Namun karena antrean panjang di jalur Pertalite, ia terpaksa beralih ke Pertamax demi menghemat waktu agar tidak terlambat bekerja. Dengan harga Rp12.600 per liter, biaya BBM bulanannya naik menjadi sekitar Rp982.800.
“Karena antrean Pertalite panjang, saya pindah ke Pertamax supaya bisa cepat berangkat kerja. Tapi biaya jadi naik,” kata Ari.
Menurut Ari, kondisi saat ini semakin menyulitkan karena antrean panjang juga terjadi di jalur Pertamax. Akibatnya, untuk efisiensi waktu ia memilih membeli BBM eceran di kios dengan harga Rp15 ribu per botol.
“Kalau sekarang Pertalite dan Pertamax sama-sama antre panjang, terpaksa saya beli di kios eceran. Kalau dihitung 3 botol kali Rp15 ribu kali 26 hari kerja, jadi Rp1.170.000 per bulan,” ujar Ari.
Ari juga menyoroti aktivitas pelangsir BBM yang dinilai memperparah antrean di SPBU. Menurutnya, keberadaan pelangsir justru merugikan masyarakat yang benar-benar membutuhkan BBM untuk bekerja dan kebutuhan sehari-hari.
“Kalau ada yang bilang pelangsir membantu warga, menurut saya itu tidak benar. Justru mereka membuat antrean panjang dan menyulitkan warga yang memang butuh BBM,” ujar Ari.
Ari berharap aparat keamanan bersama pihak terkait dapat melakukan penertiban terhadap aktivitas pelangsiran BBM agar distribusi kembali normal dan masyarakat tidak terus dirugikan.
“Harapan saya aparat bisa menertibkan para pelangsir ini, karena mereka sangat menyusahkan warga yang benar-benar membutuhkan BBM,” pungkasnya. (WAHYU KRIDA/H)
