BORNEONEWS, Palangka Raya - Upaya memperkuat daya saing pelaku usaha berbasis sawit terus didorong. Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP) sebagai Badan Layanan Umum di bawah Kementerian Keuangan berkolaborasi dengan Sawitku Masa Depanku (Samade) menggelar Workshop UMKM Naik Kelas di Sumatera Selatan.
Mengusung tema Strategi Sertifikasi Halal UMKM Berbasis Bahan Turunan Sawit sebagai Bahan Pangan Potensial, kegiatan ini menitikberatkan pada percepatan sertifikasi halal serta inovasi produk turunan sawit sebagai bagian dari strategi hilirisasi.
Langkah tersebut menjadi bagian dari upaya sistematis mendorong pelaku UMKM, koperasi, hingga petani agar mampu meningkatkan nilai tambah produk, sekaligus memperkuat posisi di pasar domestik maupun global.
Ketua DPW Samade Sumatera Selatan yang juga Ketua Panitia Workshop, Jonli Sirait, mengatakan kegiatan ini merupakan respons konkret terhadap tantangan standarisasi produk yang masih dihadapi pelaku usaha di daerah.
Menurutnya, pemahaman terkait legalitas serta pemanfaatan teknologi digital menjadi kunci penting bagi keberlanjutan usaha.
“Workshop ini kami desain untuk membekali pelaku UMKM dengan kompetensi teknis, terutama dalam aspek sertifikasi halal dan inovasi produk. Sebagai salah satu wilayah dengan potensi sawit terbesar, UMKM di Sumatera Selatan harus naik kelas dan mampu mengoptimalkan bahan baku turunan sawit menjadi produk pangan berkualitas tinggi yang siap bersaing di pasar modern,” ujar Jonli dalam rilis BPDP pada Kamis, 23 April 2026.
Sementara itu, Kepala Divisi Kerja Sama Kemasyarakatan dan UMKM BPDP, Helmi Muhansyah, menegaskan posisi strategis kelapa sawit sebagai salah satu pilar devisa negara. Ia menilai keterlibatan UMKM dalam ekosistem hilirisasi menjadi kunci agar manfaat ekonomi dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.
“Sawit adalah miracle crop yang berkontribusi masif terhadap devisa negara. Kami ingin memastikan kegiatan ini tidak hanya menjadi seremoni, tetapi menghasilkan output nyata berupa peningkatan jumlah produk UMKM sawit yang tersertifikasi halal,” tegas Helmi.
Ia menambahkan, sertifikasi halal bukan sekadar aspek administratif, melainkan instrumen penting untuk meningkatkan kepercayaan pasar global terhadap produk turunan sawit Indonesia.
Dukungan juga datang dari Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan melalui Kepala Divisi Pusat Pelayanan Hasil dan Diseminasi (PPHD) Dinas Perkebunan, Mupakanisin. Ia menyambut baik kolaborasi antara asosiasi dan lembaga pendukung seperti BPDP dalam mempercepat pembangunan sektor perkebunan.
“Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan terus mendorong penguatan UMKM agar mampu naik kelas, salah satunya melalui percepatan sertifikasi halal dan pemanfaatan bahan turunan sawit sebagai komoditas unggulan daerah,” ujar Mupakanisin.
Melalui sinergi ini, pelaku UMKM di Sumatera Selatan diharapkan mampu mengoptimalkan potensi bahan turunan sawit sekaligus beradaptasi dengan ekosistem digital untuk memperluas pangsa pasar di tengah kompetisi yang semakin ketat. (TESTI PRISCILLA/j)
