BORNEONEWS, Sampit – DPRD Kotawaringin Timur (Kotim), Kalimantan Tengah mendorong pemerintah daerah mengoptimalkan penerimaan dari sektor Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) sebagai upaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
"Kami berharap ada peningkatan yang signifikan dari PKB dan BBNKB melalui penguatan kreativitas, inovasi, serta strategi optimalisasi oleh OPD terkait, sehingga mampu mendongkrak PAD," kata Wakil Ketua Komisi I DPRD Kotim, Eddy Mashamy, Jumat, 24 April 2026.
Ia menekankan pentingnya pelaksanaan operasi gabungan secara rutin dan berkelanjutan untuk menggali potensi pajak daerah, khususnya dari sektor kendaraan bermotor.
Selain itu, DPRD juga meminta pemerintah daerah memperluas sosialisasi perpajakan kepada masyarakat dengan pendekatan yang lebih masif agar tingkat kesadaran dan kepatuhan wajib pajak semakin meningkat.
"Edukasi kepada masyarakat menjadi kunci dalam menjaga keberlanjutan penerimaan daerah dari sektor pajak kendaraan," katanya.
Di sisi lain, penguatan layanan berbasis digital dinilai perlu terus dikembangkan guna memberikan kemudahan akses bagi masyarakat dalam membayar pajak.
"Digitalisasi layanan penting untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, serta kemudahan bagi masyarakat," tambahnya.
Ia juga menyoroti perlunya koordinasi yang lebih intens dengan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah serta peningkatan kualitas layanan di Samsat, termasuk penyederhanaan prosedur administrasi PKB.
Tak hanya itu, pihaknya merekomendasikan peninjauan kembali Peraturan Kepala Daerah Nomor 7 Tahun 2021 agar akses pembayaran pajak lebih mudah, terutama bagi masyarakat di wilayah terpencil.
"Regulasi perlu dikaji ulang agar masyarakat di kecamatan yang jauh dari pusat kota tetap mudah mengakses layanan pembayaran PKB dan BBNKB," ujarnya.
Komisi I DPRD Kotim juga mendorong perluasan layanan Samsat hingga ke tingkat kecamatan melalui sinergi lintas instansi, termasuk peran aktif pemerintah kecamatan dalam mengusulkan kebutuhan layanan.
Selain penguatan layanan, DPRD meminta penyajian data PKB dan BBNKB yang lebih valid dan akurat sebagai dasar pengambilan kebijakan. Dalam pembahasan tersebut juga mengemuka skema pembiayaan melalui cost sharing untuk menutup kekurangan anggaran.
"Skema cost sharing juga perlu dipertimbangkan agar program optimalisasi bisa berjalan maksimal," pungkasnya. (DEWI PATMALASARI/y)
