BORNEONEWS, Jakarta - Tokoh muda Nahdlatul Ulama Khalilur Abdullah Sahlawiy atau Gus Lilur mengatakan Muktamar NU 2026 harus menjadi titik balik untuk memulihkan kepercayaan publik, menegaskan kembali nilai-nilai organisasi, dan memastikan NU tidak menjadi alat kepentingan sempit.
Jika momentum tersebut tidak dimanfaatkan maka NU berisiko kehilangan basis moral yang selama ini menjadi kekuatannya.
"Karena itu, sebelum membicarakan siapa yang akan memimpin, NU perlu memastikan satu hal bahwa kepemimpinan itu bersih," tutur Gus Lilur dalam keterangan yang diterima, Jumat 24 April 2026.
Gus Lilur mengingatkan Muktamar NU tidak cukup dimaknai sebagai forum pergantian kepemimpinan, tetapi harus dibaca sebagai arena penentuan arah moral organisasi.
Menurut dia, hal itu penting karena realitas yang dihadapi Pengurus Besar NU (PBNU) saat ini sedang mengalami krisis kepercayaan.
Dia menyampaikan krisis integritas pada PBNU saat ini sangat nyata, terutama terkait isu tata kelola haji, mulai dari kuota, katering, pemondokan, hingga pengadaan layanan.
Terlepas dari proses hukum yang berjalan, ia berpendapat persoalan tersebut telah berdampak pada persepsi publik sehingga Muktamar harus menjadi mekanisme korektif, bukan sekadar mekanisme reproduksi kekuasaan.
Dalam perspektif ilmu sosial, sambung dia, NU bukan hanya merupakan organisasi keagamaan, melainkan jaringan sosial yang menopang kepercayaan publik.
Jika kepercayaan itu terganggu maka yang rusak tidak hanya organisasi, tetapi juga kohesi sosial yang lebih luas.
"Karena itu, Muktamar NU harus dimulai dari upaya memulihkan kepercayaan. Dan pemulihan itu tidak mungkin dilakukan tanpa integritas," tutur dia menegaskan.
Di sisi lain, Gus Lilur menuturkan sosok yang layak memimpin NU seharusnya tidak dibatasi oleh latar belakang organisasi lantaran siapa pun dapat memimpin, yang terpenting memiliki komitmen terhadap nilai-nilai NU dan memenuhi syarat utama, yaitu memiliki integritas dan tidak pernah terlibat dalam praktik korupsi.
Dikatakan bahwa pendekatan tersebut sejalan dengan prinsip meritokrasi, di mana legitimasi kepemimpinan ditentukan oleh kualitas dan integritas, bukan semata identitas.
Terkait penyelenggaraan Muktamar Ke-35 NU yang dijadwalkan berlangsung pada Agustus 2026, sebelumnya Sekretaris Jenderal PBNU Saifullah Yusuf alias Gus Ipul menjelaskan sejumlah persiapan telah digelar, di antaranya pembentukan kepanitiaan inti muktamar yang telah ditetapkan Rais Aam PBNU KH Miftachul Akhyar bersama Ketua Umum PBNU KH Yahya Cholil Staquf.
Selepas kepanitiaan inti dibentuk, Gus Ipul mengatakan saat ini pengurus telah konsolidasi untuk melengkapi kepanitiaan.
"(Persiapan menuju muktamar, red.) terus kita lakukan, dan Insya Allah semuanya bisa berjalan lancar, dan kita mohon dukungan dari pengurus wilayah maupun pengurus cabang untuk semuanya berfokus dan menyiapkan diri mengikuti muktamar tersebut," kata Gus Ipul kepada wartawan di Jakarta, Kamis (16/4).
Sementara itu, terkait peserta muktamar dan prosedur pencalonan ketua umum, Gus Ipul menyebut seluruhnya telah diatur dalam Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) PBNU dan peraturan-peraturan lainnya.
"Siapa saja yang berhak menjadi peserta muktamar juga sudah ada ketentuannya di dalam AD/ART maupun peraturan-peraturan yang lain, dan yang juga penting, tim juga sudah dibentuk untuk menuntaskan seluruh SK, seluruh keputusan-keputusan yang diperlukan dalam rangka menuju Muktamar tersebut," kata Sekjen PBNU Saifullah Yusuf.
ANTARA
