BORNEONEWS, Palangka Raya - Kegiatan Focus Group Discussion atau FGD Inventarisasi Hutan Nasional atau IHN Sumatera Utara digelar pada Jumat, 24 April 2026, sebagai bagian dari penguatan basis data kehutanan berbasis ilmiah. Kegiatan ini dibuka oleh Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Sumatera Utara, Heri W. Marpaung, bersama Kepala Balai Pemantapan Kawasan Hutan (BPKH), Pernando L. Tobing.
FGD tersebut membahas laporan IHN 2025 versi 2.0 yang berfokus pada klaster 110174, 110182, dan 110165 di Kabupaten Tapanuli Utara, Provinsi Sumatera Utara. Laporan ini disusun oleh tim yang dikoordinatori Rahmawaty, dengan penyusun Masrizal Saraan dan Nabillah Saraswita, serta didukung sejumlah kontributor lapangan yakni Ari Indrawan, Tengku Rizky Falevi Noor, Yan Arif Putra Nainggolan, Satri Arianto Simbolon, Verich Jonathan, Sopian Sinurat, Riopranata Sembiring, Fernando Simatupang, dan Jhon Ganda Purba serta didukung oleh Yayasan PETAI.
Dalam pemaparannya, disebutkan bahwa hutan tropis Indonesia memiliki peran strategis dalam menjaga keseimbangan iklim global, terutama melalui fungsi penyimpanan karbon dan penyedia jasa lingkungan.
"Dengan luas hutan tropis yang signifikan, Indonesia menjadi salah satu negara kunci dalam upaya mitigasi perubahan iklim dunia melalui pengelolaan hutan berkelanjutan berbasis data," kata Prof Rahmawaty kepada Borneonews.
Laporan IHN menegaskan bahwa informasi terkait struktur vegetasi, komposisi jenis, serta cadangan karbon biomassa menjadi komponen penting dalam perencanaan dan evaluasi pengelolaan hutan. Pendekatan kuantitatif seperti Indeks Nilai Penting (INP), indeks keanekaragaman, hingga keseragaman spesies digunakan untuk membaca dinamika ekosistem secara lebih komprehensif.
Selain itu, inventarisasi juga menitikberatkan pada penghitungan biomassa di atas permukaan tanah atau Above Ground Biomass (AGB) sebagai indikator utama cadangan karbon. Data ini dinilai krusial dalam sistem Measurement, Reporting, and Verification (MRV) serta mendukung kebijakan penurunan emisi gas rumah kaca.
Pelaksanaan IHN mengacu pada kebijakan nasional melalui Keputusan Direktur Jenderal Planologi Kehutanan Nomor 3 Tahun 2025, dengan metode sampling sistematis berstrata dan pendekatan klaster plot. Metode ini dirancang untuk menangkap keragaman kondisi hutan Indonesia secara lebih akurat dan terstandar.
Secara khusus, wilayah Kecamatan Adiankoting dan Parmonangan di Tapanuli Utara menjadi fokus penelitian karena memiliki tutupan hutan lahan kering yang masih relatif baik. Kawasan ini dinilai berperan penting dalam penyimpanan karbon sekaligus sebagai habitat keanekaragaman hayati.
Struktur vegetasi hutan di wilayah tersebut dinilai sangat menentukan besaran cadangan karbon. Faktor seperti diameter dan tinggi pohon, kerapatan tegakan, hingga stratifikasi tajuk menjadi indikator utama dalam menentukan besarnya biomassa yang tersimpan.
"FGD ini juga mengungkap bahwa ketersediaan data kuantitatif berbasis standar nasional di tingkat daerah, khususnya di Tapanuli Utara, masih terbatas. Padahal, data tersebut sangat dibutuhkan untuk mendukung berbagai kebijakan, mulai dari inventarisasi gas rumah kaca, program REDD+, hingga perdagangan karbon," terangnya lagi.
Melalui kegiatan ini, diharapkan hasil penelitian mampu menyediakan data ilmiah yang akurat terkait struktur vegetasi, komposisi jenis, serta cadangan karbon. Data tersebut diharapkan menjadi dasar dalam perencanaan pengelolaan hutan berkelanjutan, konservasi keanekaragaman hayati, hingga penyusunan kebijakan mitigasi perubahan iklim di Sumatera Utara. (TESTI PRISCILLA/J)
