BORNEONEWS, Palangka Raya – Kondisi infrastruktur jalan nasional di Kalimantan Tengah (Kalteng) masih menghadapi tantangan serius. Sekitar 10 persen ruas jalan dilaporkan masih berupa jalan tanah, yang berdampak pada konektivitas dan aktivitas ekonomi masyarakat.
Kepala BPJN Kalteng, Robert Himawan Hamiseno mengungkapkan, kendala utama dalam percepatan penanganan jalan tersebut masih berkaitan dengan keterbatasan anggaran pembangunan.
“Secara persentase sekitar 10 persen memang masih berupa jalan tanah. Kendalanya tetap pada anggaran,” ujarnya, saat dikonfirmasi Sabtu 25 April 2026.
Ia menjelaskan, jika dihitung secara keseluruhan, kebutuhan anggaran untuk menangani kondisi jalan nasional di wilayah tersebut bisa mencapai angka yang cukup besar.
“Kalau dihitung secara kasar, kebutuhan bisa mendekati Rp1 triliun untuk penanganan keseluruhan,” tambahnya.
Lebih lanjut, ia menyebutkan bahwa alokasi anggaran infrastruktur saat ini juga dipengaruhi oleh prioritas program nasional dari pemerintah pusat.
Sejumlah program strategis seperti ketahanan pangan, makan bergizi gratis (MBG), hingga pengelolaan sumber daya air menjadi fokus utama.
"Kondisi ini membuat penanganan jalan belum bisa dilakukan secara maksimal dalam waktu cepat," tambahnya.
Meski demikian, BPJN tetap berupaya melakukan penanganan secara bertahap sesuai dengan kemampuan anggaran yang tersedia.
"Diharapkan ke depan, dengan dukungan anggaran yang lebih memadai, pembangunan dan peningkatan kualitas jalan nasional di Kalimantan Tengah dapat segera dituntaskan guna mendukung pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat," pungkasnya. (MARINI/H)
