BORNEONEWS, Palangka Raya - Forum Group Discussion (FGD) Inventarisasi Hutan Nasional (IHN) Sumatera Utara kembali menyoroti pentingnya penyempurnaan metodologi dan penguatan kualitas data dalam laporan IHN 2025. Kegiatan yang digelar Jumat, 24 April 2026 ini menghadirkan berbagai masukan teknis, termasuk dari Direktur IPSHD, Agus Budi Santosa.
Dalam forum tersebut, Agus Budi Santosa menegaskan bahwa laporan IHN yang telah disusun sebenarnya sudah menunjukkan kemajuan signifikan. Hal itu terlihat dari cakupan analisis yang tidak hanya berhenti pada struktur dan komposisi vegetasi, tetapi juga telah mencakup biomassa serta cadangan karbon.
Namun demikian, ia menilai masih terdapat sejumlah aspek yang perlu dilengkapi agar laporan memiliki kekuatan ilmiah yang lebih kokoh.
"Salah satunya adalah konsistensi penggunaan nama spesies ilmiah yang harus ditulis secara baku, termasuk penggunaan format ilmiah seperti cetak miring, sehingga dapat memperkuat validitas akademik laporan," katanya.
Kegiatan ini dibuka oleh Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Sumatera Utara, Heri W. Marpaung, bersama Kepala Balai Pemantapan Kawasan Hutan (BPKH), Pernando L. Tobing.
FGD tersebut membahas laporan IHN 2025 versi 2.0 yang berfokus pada klaster 110174, 110182, dan 110165 di Kabupaten Tapanuli Utara, Provinsi Sumatera Utara. Laporan ini disusun oleh tim yang dikoordinatori Prof Rahmawaty, dengan penyusun Masrizal Saraan dan Nabillah Saraswita, serta didukung sejumlah kontributor lapangan yakni Ari Indrawan, Tengku Rizky Falevi Noor, Yan Arif Putra Nainggolan, Satri Arianto Simbolon, Verich Jonathan, Sopian Sinurat, Riopranata Sembiring, Fernando Simatupang, dan Jhon Ganda Purba serta didukung oleh Yayasan PETAI.
Selain itu, klasifikasi cadangan karbon—baik kategori rendah, sedang, maupun tinggi—diminta untuk disertai dengan dasar penetapan yang jelas dan rujukan ilmiah yang kuat. Hal ini penting agar hasil analisis dapat dipertanggungjawabkan, terutama dalam konteks kebijakan mitigasi perubahan iklim dan kerja sama internasional.
"FGD juga mendorong adanya analisis lanjutan, seperti perbandingan potensi karbon antar klaster serta perbedaan berdasarkan fungsi kawasan, baik hutan lindung maupun hutan produksi terbatas di wilayah Tapanuli Utara, Sumatera Utara," kata Koordinator Tim, Prof Rahmawaty.
Pendekatan ini dinilai penting untuk memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai kondisi hutan di tingkat tapak.
Dari sisi penyajian, peserta FGD menekankan perlunya penambahan visualisasi spasial berupa peta sebaran biomassa dan cadangan karbon, sehingga tidak hanya berbasis titik klaster. Peta tersebut diharapkan mampu menggambarkan kondisi keseluruhan kawasan hutan secara utuh dan mudah dipahami.
Pengayaan analisis juga diperlukan, khususnya terkait pola distribusi spesies serta variasi potensi karbon berdasarkan jenis vegetasi. Selain itu, integrasi dengan data penelitian lain dinilai penting untuk memperkuat validasi hasil inventarisasi.
Dalam kesimpulan sementara, forum menyepakati perlunya integrasi dan sinkronisasi data kehutanan antara pemerintah pusat, provinsi, hingga daerah. Data yang dihasilkan harus memiliki kualitas tinggi karena berpengaruh terhadap kredibilitas Indonesia di tingkat nasional maupun internasional.
FGD ini juga menegaskan bahwa data IHN ke depan diharapkan dapat diakses publik dan dimanfaatkan sebagai referensi akademik maupun dasar validasi penelitian. Transparansi dinilai menjadi kunci dalam memperluas pemanfaatan data kehutanan.
Secara umum, laporan IHN 2025 dinilai telah berada pada jalur yang tepat dengan kualitas yang baik dan analisis yang relatif maju. Meski demikian, penyempurnaan pada aspek metodologi, kelengkapan data, analisis komparatif, serta penyajian visual tetap diperlukan sebelum laporan difinalisasi.
Hasil FGD ini diharapkan menjadi pijakan dalam memperbaiki kualitas laporan sekaligus memperkuat kebijakan kehutanan berbasis data di Sumatera Utara. (TESTI PRISCILLA/y)
