BORNEONEWS, Palangka Raya - Otoritas Jasa Keuangan atau OJK Provinsi Kalimantan Tengah bersama Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah atau TPAKD Kabupaten Kotawaringin Barat terus mendorong perluasan akses keuangan di wilayah pedesaan. Upaya tersebut diwujudkan melalui Rapat Koordinasi Pembentukan Desa Ekosistem Keuangan Inklusif atau EKI Tahun 2026 di Desa Tanjung Putri, Pangkalan Bun, Kotawaringin Barat.
Kegiatan ini dihadiri sejumlah pemangku kepentingan, di antaranya Kepala OJK Kalteng, Kepala Bagian Ekonomi dan SDA Kabupaten Kotawaringin Barat yang mewakili bupati, pimpinan lembaga jasa keuangan, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah, Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Kotawaringin Barat, serta Kepala Desa Tanjung Putri.
Kepala OJK Kalteng, Primandanu Febriyan Aziz, mengatakan pembentukan Desa EKI merupakan langkah strategis untuk memperkuat inklusi keuangan hingga ke tingkat desa.
"Hal ini dinilai penting guna membuka akses masyarakat terhadap layanan keuangan formal," kata Primandanu pada Selasa, 28 April 2026.
Menurutnya, sinergi antar pemangku kepentingan menjadi kunci dalam mempercepat perluasan akses keuangan, terutama bagi masyarakat di wilayah pesisir yang memiliki potensi ekonomi cukup besar namun belum sepenuhnya terjangkau layanan keuangan.
“Program ini diharapkan mampu mendorong pembiayaan sektor produktif masyarakat, khususnya nelayan dan pelaku usaha di desa, sehingga berdampak langsung pada peningkatan kesejahteraan,” ujarnya lagi.
Selain itu, pembentukan Desa EKI juga diintegrasikan dengan Program Kampung Nelayan Merah Putih atau KNMP di Desa Tanjung Putri, Kecamatan Arut Selatan. Integrasi ini diharapkan memperkuat ekosistem ekonomi desa berbasis sektor kelautan dan perikanan.
"Melalui langkah ini, OJK Kalteng bersama TPAKD optimistis dapat mempercepat terwujudnya desa yang mandiri secara ekonomi, sekaligus meningkatkan literasi dan inklusi keuangan masyarakat di Kalimantan Tengah," tuturnya. (TESTI PRISCILLA/j)
