BORNEONEWS, Nanga Bulik – Isu tak mengenakkan tengah mencuat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamandau. Dugaan hubungan terlarang yang melibatkan oknum pejabat eselon kini ramai diperbincangkan setelah beredarnya tangkapan layar percakapan bernuansa asusila di media sosial serta grup WhatsApp masyarakat.
Kasus ini diduga menyeret seorang kepala dinas bersama seorang kepala bidang (kabid) di instansi berbeda. Informasi yang beredar menyebutkan, perkara ini mencuat setelah istri sah salah satu pejabat mengunggah bukti percakapan tersebut ke grup organisasi perempuan di Lamandau pada Selasa, 7 April 2026.
Dalam unggahannya, sang istri mengungkapkan kekecewaannya. Ia mengaku sengaja menyebarkan bukti tersebut agar menjadi pelajaran bagi pihak-pihak yang terlibat, sekaligus menduga hubungan tersebut telah berlangsung cukup lama.
Dari tangkapan layar yang beredar, terlihat komunikasi intens yang dinilai melampaui batas profesional. Percakapan itu bahkan memuat rencana pertemuan di sebuah hotel di Palangka Raya serta permintaan pengiriman foto yang tidak pantas.
Menanggapi polemik ini, Wakil Bupati Lamandau, Abdul Hamid, segera mengambil langkah dengan melibatkan Inspektorat serta BKPSDM setempat.
Pada Selasa, 28 April 2026, Inspektur Kabupaten Lamandau, Tahan Sandi, membenarkan bahwa pihaknya telah memanggil Kepala Dinas terkait untuk menjalani pemeriksaan.
“Iya benar, hari ini yang bersangkutan telah dipanggil oleh Wakil Bupati. Untuk sanksi nantinya menjadi kewenangan pimpinan,” ujarnya.
Sebelumnya, Inspektorat juga telah meminta keterangan dari pihak pelapor (istri) serta oknum Kabid sejak laporan resmi diterima pada 13 April.
Bupati Lamandau, Rizky Aditya Putra, menyatakan telah mengikuti perkembangan kasus tersebut dan menegaskan komitmennya menjaga integritas aparatur sipil negara di daerahnya.
“Saya sudah mengetahui informasi ini. Nanti akan dilakukan pemanggilan untuk memastikan kebenarannya,” ucapnya singkat.
Di sisi lain, masyarakat Lamandau berharap proses penanganan kasus ini dilakukan secara terbuka. Mereka khawatir jika tidak ditindak tegas, hal ini dapat merusak citra pemerintah daerah serta berdampak pada kualitas pelayanan publik.
Seorang warga yang enggan disebutkan namanya menegaskan pentingnya penegakan disiplin. Ia berharap kasus tersebut tidak berhenti di tengah jalan dan dapat menjadi pembelajaran bagi seluruh ASN.
Hingga kini, publik masih menanti hasil pemeriksaan serta keputusan sanksi yang akan dijatuhkan sesuai aturan disiplin aparatur sipil negara yang berlaku. (NATALIA KRISTIN/H)
