BORNEONEWS, Palangka Raya - Wali Kota Palangka Raya, Fairid Naparin, menyampaikan sambutan dalam Rapat Paripurna Ke-3 Masa Persidangan III Tahun Sidang 2025/2026 DPRD Kota Palangka Raya, Selasa (28/4/2026).
Agenda utama rapat tersebut adalah penetapan penyempurnaan hasil fasilitasi Gubernur Kalimantan Tengah terhadap tiga Rancangan Peraturan Daerah (Raperda).
Dalam sambutannya, Wali Kota menegaskan pentingnya keberadaan regulasi sebagai fondasi dalam penyelenggaraan pemerintahan.
Ia menekankan bahwa, Indonesia sebagai negara hukum menuntut setiap kebijakan dan tindakan pemerintah harus berlandaskan aturan yang berlaku.
“Sebagai negara hukum, setiap tindakan pemerintah harus berdasarkan atas hukum, sehingga prinsip antara law in book dan law in action dapat berjalan seiring,” ujar Fairid Naparin dalam pidatonya, Selasa 28 April 2026.
Tiga Raperda yang telah disepakati untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah Kota Palangka Raya meliputi Raperda tentang Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan, Raperda tentang Grand Design Pembangunan Kependudukan Tahun 2025–2045, serta Raperda tentang Pelaksanaan Kewajiban Kepesertaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.
Ia juga menyampaikan apresiasi kepada DPRD Kota Palangka Raya, khususnya Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda), serta seluruh fraksi yang telah memberikan sumbangan pemikiran selama proses pembahasan berlangsung.
Menurutnya, sinergi antara legislatif dan eksekutif menjadi kunci dalam menghasilkan kebijakan strategis yang berpihak kepada masyarakat.
“Saya mengucapkan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya atas kerja sama yang harmonis antara DPRD dan Pemerintah Kota Palangka Raya dalam menyelesaikan pembahasan raperda ini,” tambahnya.
Di akhir sambutannya, Fairid Naparin mengajak seluruh pihak untuk terus berpegang pada filosofi Huma Betang sebagai semangat kebersamaan dalam membangun daerah.
Ia berharap regulasi yang telah disepakati dapat mendorong terwujudnya Palangka Raya yang semakin maju, modern, berkelanjutan, dan lebih keren. (MARINI)
