BORNEONEWS, Jakarta - Menteri Lingkungan Hidup (LH) Jumhur Hidayat optimistis persoalan pengelolaan sampah di Indonesia dapat dituntaskan secara menyeluruh dengan target tahun 2028, melalui penerapan teknologi mengkonversi sampah jadi sumber energi listrik dan pemberdayaan gerakan masyarakat.
"Mudah-mudahan tahun 2028 kita selesai urusan ini (sampah). Insya Allah bisa, karena komitmen dari Bapak Presiden adalah memastikan ini menjadi program prioritas nasional," kata Menteri LH Jumhur Hidayat dalam konferensi pers, Rabu 29 April 2026.
Pemerintah melalui Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) saat ini tengah mengawal pengelolaan sampah di 36 daerah aglomerasi yang memiliki volume sampah di atas 1.000 ton per hari untuk percepatan pengolahan sampah menjadi listrik (PSEL).
Direktorat Jenderal Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Bahan Berbahaya dan Beracun (PSLB3) KLH siap melakukan supervisi yang sangat ketat demi memastikan percepatan penanganan di wilayah-wilayah tersebut, sebagaimana melanjutkan yang sudah dilakukan pada era menteri sebelumnya.
"Sudah ada 36 daerah aglomerasi ya, yang di atas 1.000 ton, dan itu sedang berjalan. Nanti kami terus evaluasi seberapa jauh kecepatan untuk segera menjadi kenyataan ya. Kita dorong karena ini urgent dan jumlahnya besar, dan kami akan mensupervisi pasti," ucap Menteri LH Jumhur.
Selain mengandalkan proyek skala besar, Jumhur menegaskan pemerintah juga sangat terbuka terhadap berbagai inovasi dari masyarakat dalam mengelola sampah, termasuk penggunaan metode Refuse Derived Fuel (RDF).
Metode RDF dinilai merupakan bentuk swakarya masyarakat yang terbukti efektif karena mampu mengubah sampah menjadi nilai ekonomis, seperti bahan bakar, genteng, hingga paving block.
Untuk itu ia mengharapkan penanganan sampah dilakukan secara terintegrasi lintas kementerian dan lembaga, tidak hanya bertumpu pada KLH semata, karena isu sampah telah ditetapkan sebagai prioritas nasional oleh Presiden Prabowo.
"RDF itu swakarya dari bawah, bahkan bisa menciptakan ribuan tenaga kerja. Kita dorong terus semua gerakan masyarakat yang punya cita-cita mengelola sampah. Pemerintah memastikan akan menyambut baik itu," kata Menteri LH.
Mohammad Jumhur Hidayat dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto sebagai Menteri LH di Kabinet Merah Putih menggantikan Hanif Faisol Nurofiq pada Senin (27/4). Adapun Hanif Faisol Nurofiq pada hari yang sama juga dilantik sebagai Wakil Menteri Koordinator (Wamenko) Bidang Pangan.
Jumhur yang lahir pada Februari 1968 di Bandung, Jawa Barat, adalah seorang aktivis yang memperjuangkan hak-hak buruh dan pekerja. Dia menempuh pendidikan Teknik Fisika di Institut Teknologi Bandung (ITB).
Dia juga melanjutkan studinya di Universitas Nasional, kemudian mengambil program Master di Universitas Indonesia untuk program studi Sosiologi.
Pada Januari 2007 dia ditunjuk sebagai Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan TKI (BNP2TKI) oleh Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono, dan menuntaskan masa tugasnya pada 11 Maret 2014. Kini BNP2TKI dikenal sebagai Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (KP2MI).
ANTARA
