BORNEONEWS, Palangka Raya – Anggota DPD RI/MPR RI Dapil Kalimantan Tengah (Kalteng), Agustin Teras Narang menyoroti berbagai tantangan pembangunan di Kabupaten Katingan, mulai dari infrastruktur hingga tekanan anggaran daerah.
Ia menyampaikan, kondisi infrastruktur di wilayah Katingan Hulu menjadi persoalan mendasar dan mendesak, terutama banyaknya ruas jalan yang mengalami kerusakan parah serta masih lemahnya konektivitas antar wilayah.
“Masalah infrastruktur menjadi hal yang sangat mendasar dan mendesak, khususnya di Katingan Hulu yang banyak jalannya rusak parah dan konektivitasnya masih terbatas,” ujarnya dalam pertemuan bersama unsur pimpinan daerah Kabupaten Katingan, Rabu, 29 April 2026.
Selain itu, ia juga menyoroti kondisi keuangan daerah yang semakin tertekan akibat kebijakan efisiensi. APBD Kabupaten Katingan dalam beberapa bulan terakhir disebut hanya sekitar Rp200 miliar untuk membiayai berbagai kebutuhan pemerintahan dan pembangunan.
Menurutnya, tantangan semakin kompleks dengan adanya amanat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, yang membatasi belanja pegawai maksimal 30 persen pada 2027.
Sementara saat ini, belanja pegawai di Katingan telah mencapai sekitar 40 persen, bahkan bisa mencapai 52 persen jika ditambah PPPK.
Ia juga menyinggung persoalan tata ruang yang hingga kini belum tuntas, baik di tingkat kabupaten maupun provinsi. Kondisi ini dinilai menjadi salah satu penghambat optimalisasi pembangunan dan pemanfaatan sumber daya alam di daerah.
“Kalau bukan kita, siapa lagi? Kalau bukan sekarang, kapan lagi? Mari kita duduk bersama, bersinergi, dan menyusun peta jalan pembangunan yang jelas untuk menjawab berbagai tantangan ini,” tegas Teras Narang. (MARINI/j)
