BORNEONEWS, Sampit – Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kotawaringin Timur (Kotim) mendorong Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Laboratorium Lingkungan Hidup dikelola dengan skema Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) guna meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Kepala DLH Kotim, Marjuki, mengatakan langkah tersebut bertujuan untuk meningkatkan kualitas layanan sekaligus mengoptimalkan potensi pendapatan daerah.
“Laboratorium ini punya potensi besar, apalagi di Kotim banyak perusahaan perkebunan yang membutuhkan layanan uji lingkungan,” ujarnya di Jumat, Kamis, 1 Mei 2026.
Ia menjelaskan, melalui skema BLUD, pengelolaan keuangan laboratorium akan lebih fleksibel. Hal ini memungkinkan peningkatan kapasitas layanan, baik dari sisi jumlah maupun kualitas parameter pengujian.
Dengan kemampuan tersebut, pemerintah daerah dapat mendorong perusahaan-perusahaan di Kotim untuk memanfaatkan fasilitas laboratorium lokal, tanpa harus melakukan pengujian ke luar daerah.
“Kalau di Kotim sudah mampu, kenapa harus ke Surabaya untuk uji laboratorium limbah perusahaan. Ini yang ingin kita tekan,” tegasnya.
Marjuki menambahkan, potensi tersebut tidak hanya terbatas pada perusahaan di Kotim, tetapi juga berpeluang menarik perusahaan dari daerah sekitar untuk menggunakan layanan laboratorium setempat.
Berdasarkan kajian yang telah disusun, potensi pendapatan dari Laboratorium Lingkungan Hidup diproyeksikan mencapai Rp3,5 miliar hingga Rp4 miliar per tahun. Angka ini jauh lebih tinggi dibanding target saat ini yang masih berada di kisaran Rp210 juta per tahun.
“Selama ini target Rp210 juta selalu tercapai karena belum BLUD. Jika sudah BLUD, target bisa kita tingkatkan hingga Rp3,5 miliar,” jelasnya.
Ia mengungkapkan, upaya penerapan skema BLUD untuk UPTD Laboratorium Lingkungan Hidup tersebut telah diperjuangkan dalam satu tahun terakhir, namun hingga kini masih dalam proses dan belum terealisasi.
DLH Kotim berharap rencana ini dapat segera terwujud agar optimalisasi layanan sekaligus peningkatan PAD dapat segera dirasakan oleh daerah.
