BORNEONEWS, Sampit – DPRD Kotawaringin Timur (Kotim) menyampaikan 38 rekomendasi terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Tahun Anggaran 2025 sebagai bahan evaluasi dan perbaikan kinerja pemerintah daerah.
Juru Bicara Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kotim, Abdul Kadir, mengatakan rekomendasi tersebut merupakan hasil pembahasan legislatif untuk mendorong peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan.
“Rekomendasi ini bertujuan memberikan masukan konstruktif agar kinerja pemerintah daerah ke depan semakin baik,” ujarnya di Sampit, Jumat, 1 Mei 2026.
DPRD menekankan pentingnya penguatan koordinasi dan sinergi antar organisasi perangkat daerah (OPD), mulai dari tingkat kabupaten hingga desa. Hal ini dinilai penting agar pelaksanaan program pembangunan berjalan efektif dan terpantau secara berjenjang.
Selain itu, perbaikan tata kelola pemerintahan juga menjadi perhatian utama. DPRD mendorong penerapan prinsip pemerintahan yang baik, ditandai dengan meningkatnya kualitas pelayanan publik, menurunnya tingkat korupsi, serta berkurangnya ekonomi biaya tinggi.
Pada sektor sumber daya manusia, legislatif menilai perlunya perencanaan anggaran yang lebih matang, terutama untuk bidang pendidikan dan kesehatan.
Layanan kesehatan dasar seperti ketersediaan obat gratis di puskesmas dan puskesmas pembantu (pustu), serta penguatan peran posyandu, juga menjadi sorotan untuk ditingkatkan.
Di bidang ketenagakerjaan, DPRD mendorong penguatan program pendidikan nonformal berbasis keterampilan guna menekan angka pengangguran.
Tak hanya itu, optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) juga menjadi fokus, khususnya melalui peningkatan mekanisme pemungutan pajak dan retribusi daerah.
“Peningkatan mekanisme pemungutan pajak dan retribusi perlu dilakukan untuk mengoptimalkan PAD,” tambah Abdul Kadir.
Pada sektor infrastruktur, DPRD meminta perencanaan program fisik dilakukan lebih matang dan pelaksanaan kegiatan dimulai lebih awal agar tidak menumpuk di akhir tahun anggaran.
Pembangunan jalan dan jembatan di wilayah pedesaan juga menjadi prioritas untuk membuka akses serta mendukung aktivitas ekonomi masyarakat.
“Peningkatan infrastruktur di desa, terutama jalan dan jembatan yang belum terealisasi, harus menjadi perhatian untuk membuka isolasi wilayah,” tegasnya.
Lebih lanjut, DPRD mendorong pemerataan pembangunan ekonomi kerakyatan melalui peningkatan anggaran untuk irigasi, jalan usaha tani, serta bantuan bibit bagi petani.
Menanggapi hal tersebut, Bupati Kotim, Halikinnor, menyatakan seluruh rekomendasi DPRD akan menjadi acuan penting dalam perencanaan pembangunan ke depan.
“Melalui rencana kerja daerah tahun 2026, kami berupaya menghadirkan kebijakan yang lebih partisipatif dan responsif,” ujarnya.
Rekomendasi tersebut diharapkan dapat mendorong peningkatan kinerja pemerintahan, pembangunan, serta pelayanan kepada masyarakat di Kabupaten Kotawaringin Timur.
