BORNEONEWS, Jakarta – Pemerintah Prancis menyiapkan misi maritim internasional untuk melindungi pelayaran di Selat Hormuz di tengah meningkatnya ketegangan kawasan.
Menteri Luar Negeri Prancis, Jean-Noel Barrot, mengatakan misi tersebut bersifat defensif dan akan mulai beroperasi setelah kondisi memungkinkan.
“Blokade Hormuz harus dihentikan. Tidak boleh ada pemerasan atau hambatan di selat yang diatur hukum internasional,” ujarnya, Jumat, 1 Mei 2026.
Ia menilai gangguan di Selat Hormuz berdampak besar terhadap perekonomian global, termasuk kenaikan harga bahan bakar yang dirasakan langsung oleh konsumen.
Menurut Barrot, Prancis telah mengambil langkah untuk meredam dampak krisis, termasuk memberikan dukungan kepada sektor yang terdampak seperti perikanan, pertanian, transportasi, dan industri.
Selain itu, pemerintah juga mendorong pengurangan ketergantungan pada energi fosil melalui program elektrifikasi di sektor transportasi dan pemanas.
Barrot menjelaskan, misi internasional tersebut akan berfokus pada perlindungan pelayaran, termasuk pengawalan kapal dan pembersihan ranjau laut agar jalur distribusi kembali normal.
“Misi ini murni untuk perlindungan dan memastikan lalu lintas maritim dapat kembali berjalan secepat mungkin,” katanya.
Misi tersebut merupakan inisiatif Presiden Emmanuel Macron dan akan dijalankan bersama negara-negara di sekitar Selat Hormuz.
Namun, Prancis menegaskan tidak akan bergabung dalam operasi yang dipimpin Amerika Serikat.
“Kami tidak akan ikut serta. Prancis tetap fokus pada inisiatif sendiri,” tegas Barrot.
Ketegangan di kawasan meningkat setelah konflik antara AS, Israel, dan Iran sejak Februari 2026 yang turut berdampak pada jalur pelayaran strategis tersebut.
Selat Hormuz merupakan salah satu jalur utama distribusi energi dunia, sehingga setiap gangguan berpotensi memicu dampak ekonomi global.
(Sumber: Anadolu/ANTARA)
