BORNEONEWS, Sampit – Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) terus mendorong peningkatan kompetensi dan kapabilitas Aparatur Sipil Negara (ASN) guna menciptakan sumber daya manusia yang unggul dan berintegritas tinggi.
"Kami sangat mundukung kegiatan pelatihan ini karena mampu meningkatkan kompetensi ASN kita, " kata Staf Ahli Bupati Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Pembangunan Rafiq Riswandi, Senin, 4 Mei 2026.
Itu ia ungkapkan mewakili Bupati Kotim Halikinnor saat membuka pelatihan Junior Office Operator yang digelar oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kotim. Pelatihan tersebut dilaksanakan bekerja sama dengan Balai Pelatihan Sumber Daya Manusia Digital Banjarmasin.
Menurut Rafiq, tujuan utama dari pelatihan ini adalah membentuk ASN yang benar-benar kompeten dan mampu bekerja secara maksimal dengan kinerja yang baik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kotim.
Selain peningkatan keterampilan teknis, penguatan karakter juga menjadi fokus utama untuk membangun ASN berintegritas serta memiliki dedikasi dan disiplin tinggi.
“Ini agar mereka bisa menjadi aparatur pemerintah yang benar-benar kompeten yang mampu bekerja secara maksimal dan memiliki kinerja yang baik di dalam pemerintahan Kabupaten Kotim. Kemudian, tentu kita ingin membangun karakter ASN yang benar-benar ASN memiliki integritas dan kemampuan disiplin juga kemampuan dalam memiliki dedikasi berjuang untuk terus semangat dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab dalam pekerjaannya,” ujarnya.
Kegiatan pelatihan ini merupakan tindak lanjut dari nota kesepahaman (MOU) yang telah terjalin antara pemerintah daerah dengan kementerian, dan dilaksanakan oleh Balai Pelatihan SDM Digital Banjarmasin.
Menurut Rafiq, kolaborasi ini akan terus digalakkan sebagai upaya bersama antara pemerintah pusat dan daerah untuk membangun aparatur yang profesional dan berkinerja tinggi.
“Kita memang sudah ada MOU dengan kementerian dan ditindaklanjuti oleh Balai Pelatihan Sumber Daya Manusia Digital Banjarmasin. Kegiatan seperti ini sering diadakan dan akan terus kita lakukan karena kolaborasi antara pemerintah pusat, kementerian dan pemerintah daerah terus kita galakkan supaya kita benar-benar mampu membuat ASN yang memiliki kinerja yang baik dan integritas tinggi serta disiplin,” tambahnya.
Sementara itu, Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kotim, Kamaruddin Makalepu, menambahkan bahwa pelatihan yang dimulai pagi ini akan berlangsung selama lima hari dan difokuskan pada peningkatan keterampilan administrasi serta kompetensi pelaksana yang bertanggung jawab atas urusan administrasi sehari-hari di berbagai organisasi perangkat daerah (OPD).
“Mulai hari ini sampai 5 hari ke depan, kita melaksanakan pelatihan seminar administrasi dari Kom Digi yang lebih kepada peningkatan keterampilan dan skill kemudian kompetensi teman-teman pelaksana yang menjalankan urusan administrasi sehari-hari,” kata Kamaruddin.
Ia menyebut pelatihan ini merupakan sinergi antara pemerintah daerah dengan Kementerian Komunikasi dan Digital dan diharapkan dapat memberikan manfaat besar bagi para peserta dalam menjalankan tugasnya.
“Kita terbantu karena ini sinergi antara pemerintah daerah dengan Komdigi, dan program dari Kom Digi juga sangat kami butuhkan. Kita berharap peserta pelatihan dari OPD bisa memanfaatkan sebaik-baiknya kesempatan ini untuk menggali pengetahuan dan keterampilan yang akan disampaikan narasumber,” imbuhnya.
Dia menjelaskan bahwa peserta pelatihan adalah para pelaksana yang bertugas di garda terdepan pelaksanaan administrasi operasional. Mereka diutus langsung oleh OPD masing-masing, terdiri dari pegawai yang mungkin sudah senior namun tetap fokus pada bidang administrasi.
“Peserta ini adalah mereka yang bertugas di garda terdepan pelaksanaan operasional administrasi sehari-hari. Bisa saja sudah senior tetapi memang masih bertugas di bidang tersebut dan diutus oleh OPD masing-masing,” tutup Kepala BKPSDM Kotim.
Melalui pelatihan ini, Pemerintah Kotawaringin Timur berkomitmen meningkatkan kualitas sumber daya manusia aparatur pemerintah agar mampu memberikan pelayanan publik lebih optimal dan mendukung kemajuan daerah secara berkelanjutan. (DEVIANA/R)
