BORNEONEWS, Pangkalan Bun – Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat (Kobar) terus berupaya menjaga kesinambungan pembangunan di tengah tantangan fiskal daerah yang semakin kompleks.
Hal tersebut disampaikan Wakil Bupati Kobar, Suyanto, saat menghadiri Rapat Paripurna ke-1 Masa Persidangan III Tahun Sidang 2025/2026 DPRD Kabupaten Kotawaringin Barat, Senin, 4 Mei 2026.
Dalam sambutan yang dibacakannya, Suyanto menegaskan bahwa masa transisi persidangan ini menjadi momentum penting untuk memperkuat sinergi antara pemerintah daerah dan DPRD dalam menghadapi berbagai tantangan pembangunan ke depan.
“Di tengah transisi masa persidangan ini, kita dihadapkan pada sebuah realita bahwa tantangan pemerintahan dan pembangunan ke depan semakin kompleks,” ujarnya.
Ia menjelaskan, dengan kapasitas fiskal daerah yang relatif terbatas, pemerintah daerah dituntut mampu mendukung berbagai program prioritas nasional.
Di antaranya penguatan ketahanan pangan, peningkatan kualitas layanan kesehatan, pemerataan mutu pendidikan, percepatan transformasi digital, pengendalian inflasi daerah, serta peningkatan investasi dan penciptaan lapangan kerja.
Selain persoalan fiskal, Suyanto juga mengingatkan adanya potensi ancaman kemarau panjang yang dapat berdampak pada kekeringan hingga kebakaran hutan dan lahan (karhutla).
“Selain tantangan fiskal, kita juga perlu memberikan atensi serius terhadap prediksi ancaman kemarau panjang yang berpotensi mengakibatkan kekeringan serta kebakaran hutan dan lahan,” katanya.
Meski demikian, ia menyebut berbagai indikator pembangunan daerah masih menunjukkan tren positif. Hal ini menjadi motivasi bagi seluruh pihak untuk terus meningkatkan kinerja dan pelayanan kepada masyarakat.
Pemerintah daerah, lanjutnya, juga tetap memberikan perhatian pada penguatan infrastruktur dan konektivitas wilayah, termasuk peningkatan dan pemeliharaan jalan, jembatan, drainase, serta sarana pelayanan dasar lainnya.
Untuk itu, Suyanto menekankan pentingnya semangat gotong royong dan kolaborasi lintas sektor, mulai dari pemerintah daerah, DPRD, Forkopimda, dunia usaha, insan pers hingga masyarakat.
“Sinergi dan kolaborasi menjadi kunci untuk memastikan bahwa keterbatasan bukanlah penghambat, melainkan pemicu lahirnya inovasi tata kelola yang lebih efisien dan akuntabel,” tandasnya. (DANANG/y)
