BORNEONEWS, Pangkalan Bun – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kotawaringin Barat (Kobar) mengapresiasi rencana Pemerintah Kabupaten (Pemkab) setempat dalam membentuk satuan tugas (satgas) pengawasan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi di stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU).
Anggota DPRD Kobar, Abdul Rohman, mengatakan pembentukan satgas tersebut dinilai sebagai langkah strategis untuk memastikan distribusi BBM subsidi tepat sasaran, di tengah meningkatnya tekanan harga energi global.
“Semua tahu saat ini terjadi eskalasi global, yakni konflik antara Amerika Serikat, Israel, dan Iran yang berdampak pada kenaikan harga BBM secara drastis,” ujarnya, Senin, 4 Mei 2026.
Ia menjelaskan, lonjakan harga tersebut bahkan mencapai selisih lebih dari Rp11 ribu dari harga awal. Kondisi ini memicu efek domino terhadap berbagai sektor, termasuk kenaikan harga kebutuhan pokok dan material di daerah.
Menurutnya, situasi tersebut menuntut adanya pengawasan ketat terhadap distribusi BBM subsidi agar tidak disalahgunakan oleh pihak-pihak tertentu.
Oleh karena itu, kehadiran satgas di SPBU diharapkan mampu meminimalisasi potensi penimbunan maupun praktik distribusi tidak tepat sasaran.
“Kami melihat Pemkab akan membentuk satgas di SPBU dan tentu kami apresiasi, karena ini untuk kepentingan bersama. Jangan sampai ketersediaan BBM ini hanya dimanfaatkan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab,” tegasnya.
Selain itu, DPRD juga memberikan apresiasi kepada Polres Kotawaringin Barat atas langkah tegas dalam menindak pelaku penimbunan BBM. Penegakan hukum tersebut dinilai penting sebagai upaya memberikan efek jera bagi pelaku pelanggaran.
“Kami juga mengapresiasi langkah Polres Kobar yang menindak tegas pelaku penimbunan BBM. Semoga ini menjadi efek jera, dan kami berharap patroli serta pengawasan terus ditingkatkan,” tambahnya.
Pembentukan satgas pengawasan BBM subsidi ini diharapkan dapat berjalan efektif melalui sinergi antara pemerintah daerah, aparat penegak hukum, serta pihak terkait lainnya.
Ke depan, penguatan patroli dan pengawasan distribusi menjadi langkah lanjutan yang perlu dilakukan guna menjaga stabilitas pasokan dan harga di masyarakat. (DANANG/Y)
