BORNEONEWS, Palangka Raya – Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Gerakan Mahasiswa Anak Buruh menggelar aksi damai di Jalan G Obos, samping Kantor Gubernur Kalimantan Tengah, Senin 4 Mei 2026.
Aksi ini dilakukan sebagai bentuk keprihatinan mendalam atas kondisi kesejahteraan pekerja di berbagai wilayah di Bumi Tambun Bungai.
Situasi sempat terasa tegang saat terjadi tarik-ulur antara pendemo dengan aparat keamanan yang berjaga, namun situasi akhirnya dapat dikendalikan dan berlangsung secara tertib.
Para mahasiswa menyoroti berbagai persoalan klasik yang dialami kaum buruh, mulai dari kesejahteraan, jaminan sosial, hingga kepastian hukum.
Mereka menilai banyak pekerja, terutama di sektor sawit, tambang, hingga buruh bangunan, tidak terlindungi dengan baik di berbagai daerah seperti Kotim, Seruyan, Palangka Raya, dan Barito Timur.
“Tidak ada kepastian hukum dan jaminan sosial. Konkretnya, perhatian pemerintah masih kurang terhadap buruh,” tegas Presiden BEM Universitas Palangka Raya, Jales Veva Jaya Mahe.
Ia menuntut pemerintah segera menetapkan standar upah minimum bagi buruh informal serta memastikan perlindungan BPJS bagi seluruh pekerja.
Merespons tuntutan tersebut, Staf Ahli Gubernur Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik, Darliansjah, menyambut baik aspirasi yang disampaikan.
Ia memastikan seluruh keluhan terkait gaji, kemiskinan, hingga ketimpangan sosial akan ditindaklanjuti sebagai wujud falsafah Huma Betang demi kemajuan Kalteng.
Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Kalteng, Djunaidi, juga menegaskan pihaknya akan mencermati seluruh aspirasi tersebut. Menurutnya, isu buruh sangat krusial mengingat maraknya kasus Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dan pengurangan karyawan.
“Pemerintah provinsi harus hadir jangan sampai lulusan baru justru jadi pengangguran,” tegasnya. (PATHUR/H)
