BORNEONEWS, Jakarta - Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita menemui Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa di kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Selasa, 5 Mei 2026.
Pertemuan tersebut membahas peluang pemberian insentif untuk kendaraan listrik sebagai salah satu langkah memperkuat industri nasional.
Agus mengatakan, insentif kendaraan listrik semakin relevan karena tidak hanya berkaitan dengan upaya pengurangan emisi. Kebijakan tersebut juga dinilai dapat membantu menekan konsumsi bahan bakar minyak atau BBM.
Selain itu, penggunaan kendaraan listrik juga berpotensi mengurangi beban subsidi energi pemerintah, terutama di tengah kenaikan harga minyak global.
Menurutnya, pemerintah melihat kendaraan listrik sebagai bagian dari strategi penguatan ekonomi nasional. Terutama dalam menjaga daya tahan industri manufaktur dan melindungi tenaga kerja.
“Insentif atau stimulus itu memang dalam rangka untuk memperkuat industri kita sehingga tenaga kerja kita bisa juga terlindungi,” kata Agus seusai pertemuan.
Ia menambahkan, peluang pemberian insentif juga sejalan dengan perubahan tren pasar otomotif yang mulai bergeser ke kendaraan berbasis listrik.
Pergeseran tersebut turut dipengaruhi gejolak geopolitik dan ketidakpastian energi, termasuk konflik antara Amerika Serikat dan Iran, yang mendorong konsumen mengurangi ketergantungan terhadap BBM.
Agus menyebut, berdasarkan data Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia atau Gaikindo, orientasi pasar mulai mengarah ke kendaraan listrik sebagai upaya menekan penggunaan bahan bakar fosil.
Meski demikian, ia menegaskan Kementerian Perindustrian tidak memiliki kewenangan untuk menentukan bentuk maupun skema insentif kendaraan listrik.
Menurutnya, kebijakan tersebut menjadi ranah Kementerian Keuangan.
“Soal kapan kendaraan listrik mau diberikan insentif, bagaimana bentuk insentifnya, skemanya seperti apa, mungkin bisa dibicarakan langsung dengan Menteri Keuangan,” ujarnya.
Selain membahas stimulus kendaraan listrik, pertemuan tersebut juga menyinggung upaya meningkatkan ekspor produk manufaktur Indonesia.
Agus mengatakan, data Badan Pusat Statistik atau BPS menunjukkan sekitar 75 persen hingga 80 persen ekspor nasional berasal dari produk manufaktur.
Namun, dari total produksi sektor manufaktur Indonesia, sekitar 80 persen masih diserap pasar domestik. Sementara itu, hanya sekitar 20 persen yang diekspor.
Ia menegaskan, pemerintah ingin mendorong peningkatan porsi ekspor manufaktur tanpa mengurangi perlindungan terhadap pasar dalam negeri.
ANTARA
