BORNEONEWS, Pangkalan Bun - Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Kotawaringin Barat (Kobar) mulai mematangkan pelaksanaan Sensus Ekonomi (SE) 2026 yang akan menjadi pijakan penting dalam membaca kondisi ekonomi hingga tingkat desa. Kegiatan ini tidak hanya bersifat pendataan, tetapi juga menjadi dasar dalam merumuskan kebijakan pembangunan yang lebih tepat sasaran.
Kepala BPS Kabupaten Kobar, Tony Suprianto, menegaskan, bahwa sensus ini memiliki peran strategis dalam menyediakan data ekonomi yang lengkap dan akurat. Menurutnya, hasil pendataan akan memberikan gambaran menyeluruh terkait struktur ekonomi, karakteristik usaha, hingga perkembangan sektor ekonomi baru.
Ia menjelaskan, Sensus Ekonomi 2026 dirancang untuk menangkap dinamika ekonomi secara lebih luas, termasuk sektor ekonomi digital dan ekonomi berbasis lingkungan yang kini terus berkembang. Data tersebut akan menjadi rujukan penting bagi pemerintah dalam menyusun program pembangunan ke depan.
“Melalui Sensus Ekonomi 2026, kami ingin memastikan tersedianya informasi yang lengkap terkait struktur ekonomi, karakteristik usaha, hingga perkembangan ekonomi digital dan ekonomi lingkungan sebagai dasar pengambilan kebijakan,” ujarnya, Selasa, 5 Mei 2026.
Tony Suprianto menambahkan, hasil sensus nantinya akan diolah dalam bentuk data agregat atau gabungan. Hal tersebut artinya, informasi yang disajikan tidak akan menampilkan identitas individu maupun usaha tertentu, sehingga tetap menjaga privasi responden.
Menurutnya, seluruh data yang dikumpulkan murni digunakan untuk kepentingan statistik. BPS memastikan, bahwa informasi tersebut tidak akan dimanfaatkan untuk keperluan perpajakan, audit, ataupun investigasi terhadap pelaku usaha.
“Kerangka publikasi yang kami gunakan adalah data agregat. Artinya, informasi yang ditampilkan merupakan gabungan dari banyak responden, sehingga tidak ada data individu atau usaha tertentu yang dapat diidentifikasi,” jelasnya.
Tahapan pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 di Kabupaten Kobar telah dimulai sejak April melalui kegiatan sosialisasi kepada masyarakat. Selanjutnya, pada Mei dilakukan program “Ngisi Bareng” (Ngibar) sebagai bagian dari pengenalan dan edukasi pendataan kepada pelaku usaha.
Memasuki pertengahan Juni hingga Agustus 2026, petugas BPS akan turun langsung ke lapangan untuk melakukan pendataan secara door-to-door. Metode ini dipilih guna memastikan seluruh unit usaha dapat terdata secara menyeluruh.
Dalam prosesnya, petugas akan mengumpulkan berbagai informasi, mulai dari identitas dan karakteristik usaha hingga kondisi sosial ekonomi keluarga pelaku usaha. Seluruh petugas telah dibekali pelatihan agar mampu menjalankan tugas secara profesional dan menjaga kualitas data.
“Data resmi hasil sensus ini juga akan membantu pemerintah dan lembaga keuangan dalam merancang skema kredit maupun subsidi yang lebih relevan dan tepat sasaran bagi pelaku usaha,” lanjut Tony Suprianto.
BPS Kabupaten Kobar mengajak masyarakat dan pelaku usaha untuk berpartisipasi aktif dalam Sensus Ekonomi 2026.
Dengan dukungan tersebut, diharapkan data yang dihasilkan benar-benar akurat dan dapat menjadi dasar kuat bagi pembangunan ekonomi daerah yang lebih inklusif dan berkelanjutan. (NURITA/H)
