PALANGKA RAYA –

BORNEONEWS, Palangka Raya - Pemko Palangka Raya mengambil langkah proaktif dalam menyelaraskan program pembangunan daerah dengan kebijakan nasional melalui kegiatan Capacity Building.

Pertemuan strategis ini menjadi wadah penguatan sinergi antara pemerintah kota dengan kementerian terkait serta PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (PT PII) untuk memastikan setiap proyek infrastruktur memiliki dasar keamanan investasi yang kuat.

Wali Kota Palangka Raya, Fairid Naparin, menekankan kolaborasi yang erat dengan pemerintah pusat adalah syarat mutlak dalam menjalankan skema kerja sama Pemerintah Daerah dengan Badan Usaha (KPDBU).

Ia menggarisbawahi bahwa pembangunan tidak hanya soal membangun fisik, tetapi juga membangun kepercayaan bagi mitra swasta melalui tata kelola yang transparan dan akuntabel.

Salah satu fokus utama dalam pertemuan ini adalah pembahasan mengenai mitigasi risiko proyek.

Fairid menyadari bahwa proyek infrastruktur skala besar memiliki kompleksitas tinggi, sehingga diperlukan instrumen penjaminan yang memadai agar potensi hambatan di masa depan dapat diminimalisir sejak tahap perencanaan.

"Hal ini penting untuk menjaga stabilitas keuangan daerah dan keberlangsungan layanan publik," katanya, Rabu, 6 Mei 2026.

PT PII selaku penyedia penjaminan pemerintah memaparkan peran krusial mereka dalam memperkuat kelayakan proyek.

Dengan adanya fasilitasi penyiapan proyek dan mitigasi risiko yang jelas, proyek-proyek di Palangka Raya diharapkan menjadi lebih layak dibiayai, sehingga menarik minat badan usaha untuk terlibat dalam pembangunan kota.

Sejalan dengan itu, Kementerian Keuangan memberikan pendalaman mengenai skema dukungan fiskal yang dapat diberikan kepada daerah sesuai aturan terbaru.

Sinergi ini memastikan Pemerintah Kota Palangka Raya tidak berjalan sendiri, melainkan mendapat asistensi penuh dari pusat dalam mengelola pembiayaan inovatif yang aman dari sisi regulasi maupun finansial. (HENDRI/j)