BORNEONEWS, Palangka Raya – Ketua DPRD Palangka Raya, Subandi, menghadiri kegiatan Capacity Building skema Kerjasama Pemerintah Daerah dengan Badan Usaha (KPDBU) bersama PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (PT PII) di Jakarta. Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya penguatan kapasitas daerah dalam mendorong pembangunan melalui skema pembiayaan alternatif.
Selain dihadiri Wali Kota Palangka Raya, Fairid Naparin, kegiatan tersebut juga melibatkan unsur pimpinan DPRD Kota Palangka Raya, jajaran kementerian terkait, PT PII (Persero), serta perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kota Palangka Raya.
Dalam sambutannya, Fairid Naparin menekankan pentingnya adaptasi pemerintah daerah dalam menghadapi keterbatasan fiskal. Ia menyebut, daerah harus mampu mencari model pembiayaan pembangunan yang inovatif, namun tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian dan pelayanan publik.
“Keterbatasan fiskal bukan menjadi penghambat, tetapi justru mendorong kita untuk lebih kreatif dalam mencari solusi pembiayaan pembangunan yang efektif dan berkelanjutan,” ujar Fairid, Rabu, 6 April 2026.
Menurutnya, skema KPDBU menjadi salah satu instrumen strategis yang perlu dipahami secara menyeluruh oleh pemerintah daerah. Skema ini dinilai mampu mempercepat pembangunan infrastruktur yang berkualitas, efisien, serta memberikan dampak langsung bagi masyarakat.
Sementara itu, Subandi juga menyampaikan terkait skema KPBU berdasarkan Peraturan Menteri PPN/Bappenas Nomor 9 Tahun 2025. Materi tersebut mencakup aspek kebijakan, perencanaan, hingga strategi penyiapan proyek yang dapat diimplementasikan di tingkat daerah.
"Diharapkan seluruh peserta, termasuk jajaran Pemerintah Kota Palangka Raya dan DPRD, dapat memahami secara komprehensif tahapan pelaksanaan KPDBU. Dengan demikian, implementasi kerja sama ini ke depan dapat berjalan efektif, transparan, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat" pungkasnya. (MARINI/J)
