BORNEONEWS, Palangka Raya – Krisis energi yang melanda Kalimantan Tengah (Kalteng) kini mencapai titik terparah. Di berbagai Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di sejumlah wilayah, terlihat antrean kendaraan yang memanjang hingga ke bahu jalan, menjadi pemandangan sehari-hari yang membebani masyarakat.
Menanggapi situasi yang mencekik ini, Ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kalteng, Zainal, melontarkan desakan keras kepada PT Pertamina Patra Niaga.
Ia meminta perusahaan itu tidak lagi hanya melontarkan janji atau pernyataan bahwa stok dan penyaluran Bahan Bakar Minyak (BBM) dalam keadaan aman, melainkan membuktikannya dengan konsistensi pasokan ke seluruh pelosok Bumi Tambun Bungai.
“Jangan hanya bicara soal kuota aman di media massa, sementara di lapangan rakyat menjerit. Warga harus mengantre berjam - jam, bahkan ada yang bermalam di SPBU hanya untuk mendapatkan BBM. Yang kami butuhkan adalah aksi nyata, bukan sekadar data statistik yang ternyata bertolak belakang sepenuhnya dengan fakta yang terjadi di lapangan,” tegas Zainal dalam pernyataannya, Jumat, 8 Mei 2026.
Pernyataan keras ini disampaikan tak lama setelah pihak Pertamina, melalui Manajer Area Penjualan Kalteng, berulang kali menyampaikan klaim bahwa ketersediaan stok maupun jalur distribusi BBM di provinsi tersebut berjalan aman dan terpenuhi dengan baik.
Namun, kenyataan di lokasi menunjukkan hal yang sangat berbeda dan bertentangan dengan pernyataan itu.
Hasil pemantauan di sejumlah titik, terutama di Kota Palangka Raya dan sejumlah ibu kota kabupaten, ribuan warga terlihat rela menunggu lama demi mendapatkan Pertalite maupun Solar.
Panjangnya antrean ini bahkan kerap memicu kemacetan parah di jalan-jalan utama, mengganggu kelancaran lalu lintas dan aktivitas warga sehari-hari.
Menurut Zainal, kelangkaan dan kesulitan memperoleh BBM ini telah menimbulkan dampak berantai yang merugikan banyak pihak.
Terjadi lonjakan harga pada sejumlah barang kebutuhan pokok, sementara sektor transportasi dan logistik pun terganggu dan sulit beroperasi secara normal karena pasokan energi yang tidak terjamin.
“Masalah ini memicu efek domino. Dampaknya terasa sampai ke harga barang yang naik, biaya angkut membengkak, dan kegiatan ekonomi masyarakat jadi lumpuh sebagian,” tambahnya.
Menyikapi hal tersebut, Zainal menegaskan bahwa Pertamina selaku pemegang mandat utama penyaluran energi nasional tidak boleh lagi bersembunyi di balik alasan-alasan standar seperti peningkatan permintaan pasar atau kendala teknis semata.
Menurutnya, kegagalan menjamin kelancaran suplai sama saja dengan mengabaikan hak-hak masyarakat Kalteng. Padahal, wilayah ini dikenal sebagai daerah penghasil kekayaan alam yang sangat melimpah. Sangat wajar jika masyarakat berhak menuntut haknya untuk mendapatkan pasokan BBM yang lancar dan mudah diakses.
Lebih jauh, ia mendesak Pertamina agar bersikap terbuka dan transparan dengan mempublikasikan data lengkap mengenai jalur dan jumlah distribusi BBM ke publik.
Jika memang ada hambatan teknis, masalah di jalur pengiriman, atau bahkan adanya permainan yang dilakukan oknum tertentu, hal itu wajib diungkapkan secara jelas.
“Rakyat Kalteng berhak tahu alasan sebenarnya. Mengapa di tanah sendiri, tanah yang kaya sumber daya alam, BBM justru menjadi barang langka dan sulit didapatkan ? Jangan ada yang ditutup-tutupi,” tandasnya.
Zainal kembali mengingatkan dan mendesak Pertamina untuk segera menormalisasi pasokan BBM.
"Jika hal ini tidak segera dilakukan, dikhawatirkan antrean panjang kendaraan di SPBU akan terus ada dan menjadi semacam monumen kegagalan pengelolaan dan distribusi energi di Provinsi Kalimantan Tengah," pungkasnya. (PATHUR/Y)
