BORNEONEWS, Kuala Kurun – Anggota DPRD Kabupaten Gunung Mas Herbert Y Asin, Rayaniatie Djangkan dan Singong melakukan kunjungan ke SPBU Kuala Kurun untuk meninjau langsung kondisi distribusi bahan bakar minyak (BBM) yang belakangan dikeluhkan masyarakat, Kamis, 7 Mei 2026.
Dalam kunjungan tersebut, wakil rakyat menyoroti sulitnya pasokan BBM hingga tingginya harga jual di tingkat eceran.
Anggota DPRD Gunung Mas Herbert Y Asin menyampaikan, kondisi pasokan energi di Indonesia saat ini memang sedang mengalami tekanan akibat situasi global, termasuk dampak konflik Iran dan Amerika yang berimbas pada distribusi energi nasional.
Menurutnya, kesulitan pemerintah dalam menyediakan BBM juga dirasakan hingga ke daerah, termasuk di Kabupaten Gunung Mas. Dampaknya tidak hanya dirasakan SPBU, tetapi juga masyarakat yang harus mengantre panjang untuk mendapatkan BBM.
“Kami sebagai wakil rakyat berharap pemerintah daerah segera membuat legalitas atau aturan yang mengatur pengusaha kendaraan dan para pelansir, termasuk terkait harga eceran terrtinggi,” ujarnya, Jumat, 8 Mei 2026.
Ia mengatakan, masyarakat di daerah pelosok maupun di Kota Kuala Kurun kini sama-sama mengalami kesulitan memperoleh BBM. Bahkan harga Pertalite dan Pertamax di tingkat eceran disebut mencapai Rp17 ribu hingga Rp18 ribu per liter.
DPRD Gunung Mas juga meminta pihak SPBU agar dapat mengatur distribusi BBM dengan sebaik mungkin jika surat edaran sudah dikeluarkan pemerintah daerah.
Langkah itu diharapkan dapat mengurangi aktivitas pelansir sehingga masyarakat umum memiliki kesempatan lebih besar untuk membeli BBM.
“BBM subsidi maupun non-subsidi adalah hak seluruh masyarakat. Karena itu distribusinya harus benar-benar merata dan tepat sasaran,” tegasnya. (RISKA YULYANA/H)
