BORNEONEWS, Palangka Raya – Ketua DPRD Palangka Raya, Subandi, mendesak pihak PT Pertamina Patra Niaga` segera mengambil langkah darurat untuk mengatasi antrean panjang bahan bakar minyak (BBM) yang masih terjadi di sejumlah SPBU Kota Palangka Raya.
Pernyataan itu disampaikan Subandi, usai menerima banyak aduan masyarakat terkait sulitnya mendapatkan BBM dan lamanya antrean pengisian dalam beberapa hari terakhir.
“Kalau masyarakat sudah mengeluh darurat, maka Pertamina juga harus menanggapinya secara darurat. Jangan hanya bilang stok aman,” tegasnya, saat rapat koordinasi permasalahan BBM yang digelar di Ruang Rapat Peteng Karuhei I, Jumat malam (8/5/2026).
Menurut Subandi, persoalan di lapangan bukan hanya soal ketersediaan BBM, tetapi juga menyangkut manajemen pelayanan di SPBU yang dinilai belum maksimal. Ia menyoroti adanya perbedaan pelayanan antar-SPBU serta lambatnya proses pengisian, terutama untuk BBM subsidi.
Ia juga menilai sistem pembayaran dan jaringan saat pengisian BBM masih menjadi kendala utama yang menyebabkan antrean semakin panjang, khususnya bagi kendaraan roda dua yang belum menggunakan barcode.
“Keluhan masyarakat itu sinyal lelet, sistem lambat, akhirnya antrean makin panjang. Dalam kondisi tidak normal seperti sekarang harus ada solusi cepat,” ujarnya.
Subandi mengaku telah berkeliling memantau langsung kondisi di sejumlah SPBU di Palangka Raya. Dari hasil pemantauan tersebut, ia meminta seluruh SPBU mengoptimalkan operasional dan menambah sumber daya manusia (SDM) untuk mempercepat pelayanan kepada masyarakat.
“Pelayanan harus maksimal di semua SPBU. Kalau perlu buka 24 jam supaya antrean bisa terurai. Kalau tanpa solusi konkret, ya kondisi seperti ini akan terus terjadi di Palangka Raya,” katanya.
Ia berharap forum koordinasi antara pemerintah daerah, DPRD, Pertamina, dan pengelola SPBU dapat menghasilkan langkah nyata yang cepat diterapkan di lapangan agar aktivitas masyarakat tidak terus terganggu akibat antrean BBM berkepanjangan. (MARINI/H)
