KUALA KAPUAS –

BORNEONEWS, Kuala Kapuas - Empat desa di Kabupaten Kapuas dan Barito Selatan dipetakan dalam kajian risiko bencana melalui kegiatan Community Vulnerability and Capacity Analysis (CVCA) yang dilaksanakan BOS MAWAS. Kegiatan ini menjadi langkah awal pembentukan Desa Tangguh Bencana (Destana) di wilayah rawan bencana.

Pemaparan hasil kajian tersebut digelar selama dua hari (7-8 Mei 2026) di Altrue Hotel Palangkaraya, dan melibatkan sejumlah pemangku kepentingan, termasuk Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kapuas, BPBPK Provinsi Kalimantan Tengah, serta BMKG Palangkaraya.

Adapun empat desa yang menjadi lokasi kajian meliputi Desa Tumbang Muroi, Desa Mangkutup, dan Desa Mantangai Hulu di Kecamatan Mantangai, Kabupaten Kapuas, serta Desa Batilap di Kabupaten Barito Selatan. Wilayah tersebut dipilih karena berada di sekitar area kerja BOS MAWAS dan dinilai memiliki kerentanan terhadap berbagai ancaman bencana.

CVCA sendiri merupakan metode pengumpulan dan analisis data terkait tingkat kerentanan masyarakat, potensi ancaman bencana, serta kapasitas lokal dalam menghadapi situasi darurat. Hasil kajian ini nantinya dapat digunakan sebagai dasar penyusunan program penanganan bencana dan pengurangan risiko, baik oleh pemerintah, lembaga non-pemerintah, maupun masyarakat desa.

Selama kegiatan berlangsung, peserta mendapat materi kesiapsiagaan bencana dan penguatan Early Warning System (EWS) atau sistem peringatan dini dari Kabid Kesiapsiagaan BPBPK Provinsi Kalimantan Tengah, Indra. Sementara BMKG Palangkaraya memaparkan kondisi cuaca dan prediksi musim yang dinilai penting dalam menghadapi ancaman banjir, cuaca ekstrem, maupun kebakaran hutan dan lahan.

Kepala BPBD Kapuas, Pangeran S. Pandiangan, mengatakan kegiatan ini bukan hanya sebatas pemaparan hasil kajian, melainkan fondasi awal untuk membangun sistem kesiapsiagaan masyarakat di tingkat desa.

“Ini cikal bakal pembentukan Desa Tangguh Bencana (Destana),” ungkap Pangeran S. Pandiangan.

Menurutnya, keberadaan Destana penting agar masyarakat memiliki kesiapan menghadapi ancaman bencana, terutama menjelang musim kemarau yang rawan kebakaran lahan maupun saat memasuki musim hujan yang berpotensi memicu banjir di sejumlah wilayah. 

Dengan penguatan kapasitas berbasis masyarakat, desa diharapkan mampu melakukan mitigasi, peringatan dini, hingga langkah evakuasi secara lebih terstruktur. (SABRIANOOR/H)