BORNEONEWS, Palangka Raya – Jajaran Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kalimantan Tengah melakukan kunjungan kerja ke Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi Kalimantan Selatan.
Kegiatan ini bertujuan menggali strategi dan kebijakan dalam penanganan infrastruktur jalan, khususnya dalam menjaga kualitas dan kemantapan jalan di tengah tantangan penurunan alokasi anggaran daerah.
Rombongan delegasi dari Kalimantan Tengah diterima langsung oleh Sekretaris Dinas PUPR Kalsel, Alin Norkhlis, yang mewakili Kepala Dinas PUPR Kalsel, M. Yasin Toyib. Pertemuan tersebut berlangsung secara terbuka dan berisi pertukaran informasi serta pengalaman mengenai berbagai inovasi pembiayaan pembangunan dan pemeliharaan jalan.
Hal ini penting dilakukan agar kualitas infrastruktur tetap terjaga baik, meskipun ruang fiskal dan ketersediaan dana daerah sedang mengalami penyempitan.
Wakil Ketua Komisi IV DPRD Kalteng Rusdi Gozali, menyampaikan bahwa permasalahan infrastruktur jalan di tingkat kabupaten masih menjadi tantangan utama yang butuh solusi nyata dan taktis, apalagi saat kemampuan keuangan daerah terbatas.
Pihaknya sengaja datang ke Kalimantan Selatan untuk meneliti cara dan kebijakan yang diterapkan agar tetap bisa melayani kebutuhan masyarakat dan roda ekonomi daerah.
“Kami ingin melihat sejauh mana kebijakan yang disusun PUPR Kalsel dalam menyikapi kondisi anggaran yang sedang menurun, namun tetap mampu menjaga kemantapan jalan. Terutama pada ruas-ruas jalan kabupaten yang berfungsi sebagai penopang utama perputaran ekonomi masyarakat,” ujar Rusdi, Sabtu, 9 Mei 2026.
Dalam sesi diskusi, dibahas sejumlah strategi utama yang diterapkan di Kalimantan Selatan, antara lain pengoptimalan pemanfaatan Dana Alokasi Khusus (DAK) dari pemerintah pusat.
Selain itu, dibahas pula kebijakan penyaluran bantuan keuangan provinsi yang diprioritaskan khusus pada ruas jalan penghubung jalur logistik, serta pemberian bantuan teknis bagi pemerintah kabupaten agar standar dan kualitas pembangunan jalan tetap seragam dan terjamin.
Rusdi menegaskan, seluruh hasil pembahasan dan informasi yang didapatkan dari kunjungan ini akan dijadikan bahan evaluasi penting bagi Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah.
Hal ini nantinya akan menjadi acuan dalam menyusun skema anggaran infrastruktur di tahun-tahun mendatang agar penggunaan dana lebih tepat sasaran, efisien, dan bermanfaat luas.
“Tantangan anggaran yang menurun bukan berarti pembangunan harus berhenti. Inovasi kebijakan serta ketegasan dalam menentukan skala prioritas seperti yang diterapkan di Kalsel, akan kami jadikan bahan pertimbangan dan diterapkan kembali di Kalimantan Tengah,” tegas Rusdi Gozali. (PATHUR/H)
