BORNEONEWS, Palangka Raya – Anggota DPRD Kota Palangka Raya, Khemal Nasery, mengapresiasi langkah Pemerintah Kota Palangka Raya bersama Forkopimda, Pertamina, dan pihak terkait dalam mencari solusi atas kelangkaan BBM bersubsidi yang dikeluhkan masyarakat.
Khemal menilai rapat koordinasi lintas sektor tersebut menjadi langkah penting untuk mengurai persoalan antrean panjang di sejumlah SPBU, khususnya untuk BBM subsidi.
Menurutnya, persoalan kelangkaan yang terjadi belakangan ini tidak bisa diselesaikan secara parsial, melainkan membutuhkan koordinasi bersama antara pemerintah daerah, aparat, Pertamina, dan pengelola SPBU.
“Dari pihak Pertamina sepakat menambah kuota. Memang selama ini kenapa sampai langka, karena kuotanya kurang. Sekarang ada penambahan sekitar 205 KL per hari,” ujar Khemal, Sabtu, 9 Mei 2026.
Ia mengatakan, dalam rapat tersebut juga dibahas rencana pengoperasian empat SPBU selama 24 jam. Sementara sebagian SPBU lainnya diwacanakan tetap melayani masyarakat hingga pukul 01.00 WIB.
Khemal menyebut kebijakan itu dapat menjadi solusi awal untuk mengurangi antrean kendaraan di SPBU. Namun, ke depan tetap diperlukan penataan lebih lanjut terkait sistem distribusi dan mekanisme pelayanan BBM bersubsidi agar lebih tepat sasaran.
Ia juga menyampaikan apresiasi kepada Wali Kota Palangka Raya yang dinilai cepat mengambil inisiatif mempertemukan seluruh pihak terkait. Menurutnya, langkah tersebut menunjukkan keseriusan pemerintah daerah dalam merespons keluhan masyarakat.
“Saya memberikan apresiasi tinggi kepada Pak Wali Kota yang berinisiatif mengambil langkah strategis untuk memecahkan persoalan ini. Kalau tidak duduk bersama, ini tidak akan terselesaikan,” tegasnya.
Selain mendorong penambahan pasokan dan perpanjangan jam layanan SPBU, Khemal juga mengingatkan agar BBM bersubsidi tidak disalahgunakan oleh oknum tertentu.
Ia meminta masyarakat ikut mengawasi distribusi BBM dan segera melapor apabila menemukan dugaan penimbunan maupun praktik penyalahgunaan BBM subsidi.
Menurut Khemal, kelangkaan BBM bersubsidi sangat berdampak terhadap aktivitas ekonomi masyarakat kecil, termasuk pelaku UMKM, sopir angkutan, hingga pengemudi ojek online. Karena itu, distribusi BBM harus dijaga agar tetap tertib dan tepat sasaran. (MARINI/j)
