BORNEONEWS, Palangka Raya – Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan atau DJPb Kalimantan Tengah mencatat realisasi belanja Program Makan Bergizi Gratis atau MBG di provinsi setempat mencapai Rp73 miliar per 31 Maret 2026.
Kepala Kanwil DJPb Kalteng, Herry Hernawan, mengatakan belanja Program MBG merupakan bagian dari kinerja belanja kementerian dan lembaga melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau APBN di Kalimantan Tengah.
“Belanja untuk Program MBG ini merupakan bagian dari kinerja belanja kementerian atau lembaga dari APBN di Kalimantan Tengah, yang langsung diterima oleh masyarakat,” terang Herry di Palangka Raya, Senin, 11 Mei 2026.
Menurutnya, pelaksanaan Program MBG di Kalimantan Tengah saat ini didukung 87 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG aktif. Program tersebut juga telah menyerap 3.845 tenaga kerja.
Selain itu, pelaksanaan MBG turut menggerakkan 701 pemasok yang melayani 230.922 penerima manfaat.
Penerima manfaat program ini berasal dari berbagai kelompok, mulai dari balita, ibu hamil, ibu menyusui, siswa PAUD hingga SMA, santri, sekolah khusus atau SKH, serta pusat kegiatan belajar masyarakat atau PKBM.
Herry menjelaskan, selain Program MBG, terdapat sejumlah belanja APBN lain di Kalimantan Tengah yang juga langsung dirasakan masyarakat pada periode yang sama.
Belanja pendidikan, misalnya, terealisasi sebesar Rp51,52 miliar. Sebagian besar digunakan untuk Program Dukungan Manajemen sebesar Rp22,31 miliar dan Program Wajib Belajar 13 Tahun sebesar Rp13,88 miliar.
Sementara itu, belanja kesehatan mencapai Rp28,39 miliar. Anggaran tersebut sebagian besar digunakan untuk dukungan manajemen pada Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional atau BKKBN Provinsi Kalimantan Tengah sebesar Rp13,04 miliar.
Untuk belanja infrastruktur, realisasi mencapai Rp247,67 miliar. Sebagian besar dialokasikan untuk operasi dan pemeliharaan sumber daya air, layanan transportasi udara, pengembangan transmigrasi, hingga pembangunan jalan nasional dengan nilai Rp211,96 miliar.
Herry menegaskan, belanja APBN di daerah diharapkan terus memberi dampak nyata bagi masyarakat, baik melalui layanan dasar, peningkatan gizi, pendidikan, kesehatan, maupun pembangunan infrastruktur.
