BORNEONEWS, Kuala Kurun – Pemerintah Kabupaten Gunung Mas menjadikan reforma agraria sebagai langkah strategis dalam penataan dan legalisasi aset daerah.
Kebijakan ini terutama diarahkan untuk menyelesaikan persoalan aset tanah milik pemerintah daerah yang hingga kini masih berada di dalam kawasan hutan.
Wakil Bupati Gunung Mas, Efrensia LP Umbing, mengatakan pemerintah daerah memiliki kewajiban memastikan pelaksanaan reforma agraria berjalan optimal.
“Berjalan optimal yang dimaksud di sini adalah melalui perencanaan yang matang dan dukungan seluruh pihak terkait,” kata Efrensia, Senin, 11 Mei 2026.
Sebagai bentuk komitmen, Pemkab Gunung Mas telah membentuk Tim Gugus Tugas Reforma Agraria atau GTRA. Tim tersebut terdiri dari Forkopimda, instansi vertikal, serta berbagai perangkat daerah terkait.
Efrensia menjelaskan, Tim GTRA Gunung Mas baru saja melaksanakan rapat koordinasi awal di Kuala Kurun. Rakor tersebut digelar untuk memperkuat komitmen pelaksanaan reforma agraria di daerah setempat.
Adapun fokus Tim GTRA Gunung Mas tahun ini yakni penyelesaian sengketa tanah milik pemerintah daerah di Kecamatan Tewah. Persoalan tersebut masih terkendala proses penyelesaian sengketa antara pemda dan sejumlah masyarakat.
Selain itu, Efrensia juga menyoroti masih banyaknya aset tanah milik pemerintah daerah yang berada di dalam kawasan hutan.
Karena itu, Tim GTRA diminta melakukan pemetaan terhadap aset-aset tersebut. Koordinasi dengan pihak terkait juga perlu diperkuat agar penyelesaian permasalahan dapat berjalan lebih cepat dan terarah.
Menurut Efrensia, mekanisme reforma agraria harus dimanfaatkan secara maksimal. Baik melalui skema Tanah Objek Reforma Agraria atau TORA maupun pelepasan kawasan hutan.
Langkah itu penting agar aset milik pemda yang telah lama terbangun dapat segera keluar dari status kawasan hutan dan memperoleh legalitas yang sah.
“Saya harap sinergi lintas sektor dalam Tim GTRA Gumas dapat berjalan dengan baik dan maksimal, sehingga target yang telah ditetapkan dapat tercapai,” kata Efrensia.
