BORNEONEWS, Palangka Raya - Pengamat ekonomi bidang perkebunan Kalimantan Tengah, Rawing Rambang menyoroti penurunan signifikan Dana Bagi Hasil (DBH) sawit yang diterima Provinsi Kalimantan Tengah dalam beberapa tahun terakhir.
Ia mengatakan, pada tahun 2026 Kalimantan Tengah hanya memperoleh alokasi DBH sawit sebesar Rp14,8 miliar. Jumlah tersebut jauh menurun dibanding tahun 2025 yang mencapai Rp117,88 miliar, bahkan lebih kecil dibanding tahun 2023 sebesar Rp289,46 miliar.
“Tentunya kita sangat prihatin dengan anggaran DBH sawit yang cenderung menurun dari tahun ke tahun,” ujarnya.
Meski demikian, Rawing menilai pemerintah daerah tetap harus optimistis dan terus bersemangat menjalankan program yang telah ditetapkan pemerintah pusat sesuai ketentuan dalam PMK Nomor 10 Tahun 2026.
Menurutnya, keterbatasan anggaran tidak boleh menjadi hambatan dalam mendorong pengembangan sektor perkebunan sawit di Kalimantan Tengah. Ia meyakini, melalui kerja sama dan koordinasi seluruh pemangku kepentingan, program yang telah disusun tetap dapat berjalan optimal.
“Kita yakin dan percaya dengan kerja sama serta koordinasi semua stakeholder, anggaran yang terbatas dapat memperoleh hasil yang optimal bagi perkembangan kelapa sawit di Kalimantan Tengah,” katanya.
Ia juga menilai pembagian anggaran DBH sawit yang diarahkan untuk sektor infrastruktur, pendataan sawit rakyat, pendampingan Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO), serta jaminan ketenagakerjaan sudah tepat sasaran dan sesuai kepentingan pengembangan industri sawit di daerah. (TESTI PRISCILLA/H)
