BORNEONEWS, Sampit – Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Kotawaringin Timur terus melakukan koordinasi dengan pemerintah kecamatan terutama di wilayah rawan kebakaran lahan.
"Kami terus melakukan koordinasi dengan kecamatan, seperti di Kecamatan Mentaya Hilir Utara (MHU) kamarin," kata Kepala Pelaksana BPBD Kotawaringin Timur, Multazam K. Anwar, Selasa, 12 Mei 2026.
Ia mengungkapkan pihaknya menggelar rapat koordinasi dengan Kecamatan Mentaya Hilir Utara dalam rangka memperkuat kolaborasi dan kesiapsiagaan menghadapi ancaman bencana kebakaran hutan dan lahan (karhutla) serta kekeringan.
Koordinasi yang dilakukan merupakan bagian dari strategi menyeluruh dalam mengantisipasi dan mengelola risiko bencana yang kerap terjadi di wilayah yang rawan karhutla.
Wilayah selatan termasuk wilayah yang rawan karhutla saat musim kemarau termasuk Kecamatan MHU.
“Rapat koordinasi ini sangat penting untuk memastikan sinergi antara BPBD dan pihak kecamatan, khususnya dalam kesiapsiagaan menghadapi karhutla dan kekeringan yang menjadi potensi bencana utama di daerah kita,” ungkapnya.
Dalam pertemuan tersebut, seluruh kepala desa yang ada di kecamatan tersebut dan BPBD membahas langkah-langkah mitigasi yang akan diambil, termasuk pemantauan wilayah rawan, kesiapan alat dan personel, serta edukasi terhadap masyarakat untuk mengurangi risiko kebakaran. Selain itu, juga dibahas upaya pengelolaan sumber daya air guna menghadapi kekeringan yang dapat berdampak serius terhadap kehidupan masyarakat dan ekonomi lokal.
“Kolaborasi ini harus berjalan sinergis antara pemerintah daerah, kecamatan, dan masyarakat agar bisa mencegah dan meminimalisir dampak bencana dengan cepat dan efektif,” lanjut Multazam.
BPBD Kotawaringin Timur juga menegaskan pentingnya kesadaran dan partisipasi aktif masyarakat dalam menjaga lingkungan dan melaporkan setiap indikasi kebakaran sejak dini.
“Kami berharap melalui koordinasi yang kuat dan kesiapsiagaan matang, kita dapat mengurangi kerugian akibat karhutla dan kekeringan serta menjaga keselamatan warga,” tutup Multazam K. Anwar.
Upaya peningkatan koordinasi ini diharapkan dapat menjadi model bagi kecamatan lain di Kotawaringin Timur dalam menghadapi ancaman bencana hidrometeorologis dan menjaga keberlanjutan lingkungan serta kesejahteraan masyarakat. (DEVIANA/J)
