BORNEONEWS, Kuala Kapuas - Pemerintah Kabupaten Kapuas menggelar rapat koordinasi untuk memperkuat sinkronisasi data sektoral daerah dengan Badan Pusat Statistik atau BPS. Langkah ini dilakukan guna menyelaraskan kebijakan daerah dengan Program Strategis Nasional atau PSN.
Bupati Kapuas, Muhammad Wiyatno, mengatakan pemerintah daerah membutuhkan sinergi yang kuat dengan BPS agar data pembangunan yang digunakan benar-benar akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.
"Pemerintah daerah tidak bisa berbuat apa-apa tanpa sinergi yang baik dengan BPS. Di sinilah perlunya kita berkomunikasi sehingga bisa saling melengkapi,” kata Wiyatno di Kuala Kapuas, Selasa, 12 Mei 2026.
Menurutnya, kerja keras pemerintah daerah di lapangan harus didukung dokumentasi dan pelaporan data yang baik. Hal itu penting agar capaian pembangunan dapat terbaca secara objektif dan memberi hasil nyata bagi daerah.
Ia juga menekankan pentingnya sinergi antara organisasi perangkat daerah atau OPD dengan BPS agar tidak terjadi ego sektoral dalam pengelolaan data.
“Harapan kita kerjanya baik, administrasinya pun baik. Saya berharap tidak ada lagi ego sektoral, karena tanpa OPD, BPS tidak bisa apa-apa, dan tanpa BPS, kita pun tidak bisa apa-apa," tegasnya.
Wiyatno mengingatkan, data yang akurat sangat berpengaruh terhadap penilaian berbagai indikator strategis, seperti penanganan stunting, inflasi, hingga tingkat pengangguran.
"Jangan sampai kita sudah bekerja keras di lapangan, namun karena data sektoral tidak sinkron, hasilnya dianggap kurang baik," katanya.
Sementara itu, Wakil Bupati Kapuas, Dodo, memberikan perhatian khusus terhadap upaya pengendalian inflasi daerah. Ia menyarankan adanya langkah inovatif dalam memperkuat ketahanan pangan guna menekan harga komoditas strategis di pasar, terutama cabai yang kerap menjadi pemicu inflasi.
“Sinkronisasi data antara kondisi riil di lapangan dengan pencatatan statistik diharapkan mampu menjadi dasar kebijakan pengendalian harga yang lebih tepat,” ujarnya.
Pelaksana Tugas Kepala BPS Provinsi Kalimantan Tengah, Maria Wahyu Utami, merespons positif komitmen Pemerintah Kabupaten Kapuas dalam memperkuat tata kelola data.
Ia menjelaskan metodologi survei serta proses pengujian data yang dilakukan BPS untuk menjamin validitas statistik. Maria juga menyatakan kesiapan BPS untuk mendampingi pemerintah daerah dalam mengintegrasikan data sektoral agar selaras dengan standar data nasional.
Rakor yang difasilitasi Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah atau Bapperida Kabupaten Kapuas ini diharapkan menjadi titik temu untuk menyatukan basis data daerah.
Dengan data yang sinkron, Pemkab Kapuas optimistis pelaksanaan Program Strategis Nasional dan pembangunan daerah dapat berjalan lebih efektif, terukur, dan akuntabel.
