BORNEONEWS, Sampit – Kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) yang terjadi beberapa waktu lalu jelas memberikan dampak serius hingga sendi-sendi perekonomian melemah di Kabupaten Kotawaringin Timur, terutama bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
Ketua Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) Kotim, Susilo, secara tegas mengungkapkan betapa kenaikan BBM tersebut telah menimbulkan krisis bagi sektor usaha yang menjadi pilar ekonomi daerah.
“Semua pelaku usaha terdampak, tanpa terkecuali. Banyak UMKM yang mulai surut bahkan gulung tikar karena biaya operasional meningkat sementara daya beli masyarakat menurun,” ucapnya, Selasa, 12 Mei 2026.
Pernyataan tersebut bukan tanpa alasan. Kenaikan BBM tidak hanya sekadar memengaruhi harga bahan bakar, tapi ikut mengguncang seluruh ekosistem transportasi darat, laut, dan udara. Anggota rantai pasok bahan pangan dan sembako pun mengalami kenaikan biaya, yang akhirnya diteruskan ke harga barang di pasaran.
“Mengapa harga bahan pokok melonjak terus? Ini karena biaya transportasi yang naik signifikan, sehingga rantai pasok bahan pangan terhambat dan membuat harga barang semakin mahal. Ini jelas menekan daya beli masyarakat yang sudah berat,” ucapnya.
Di tengah situasi ekonomi daerah yang sedang tertekan berat ini, ia juga menyebut bahwa faktor global yang tidak dapat dihindari seperti konflik internasional turut memperparah kondisi inflasi di berbagai sektor.
Sebagai solusi, Susilo mendesak agar Satgas Pangan segera diaktifkan kembali dan dilengkapi dengan pengawasan ketat dari aparat penegak hukum serta keterlibatan dinas terkait dan dunia usaha.
“Kami berharap pemerintah daerah bersama seluruh stakeholder melakukan operasi pasar. Jika ada pelaku usaha yang menaikkan harga tidak wajar atau mengambil keuntungan berlebihan, harus segera ditindak,” desak Susilo dengan nada tegas.
Dukungan dari Kadin ini sekaligus menjadi alarm keras bahwa tanpa langkah serius dari pemerintah dan aparat terkait, kondisi ekonomi masyarakat terancam semakin memburuk. Kalangan UMKM yang selama ini menjadi tulang punggung perekonomian lokal bisa kehilangan pijakannya secara fatal.
“Kami menunggu tindakan nyata, bukan hanya retorika. Pemerintah harus menegakkan hukum dan mengawasi distribusi kebutuhan pokok secara ketat untuk melindungi masyarakat yang sedang terjepit oleh harga energi dan kebutuhan hidup yang semakin mahal,” pungkasnya.
Kondisi ini mengingatkan semua pihak bahwa stabilitas ekonomi daerah tidak dapat diabaikan, dan realitas pahit di lapangan harus direspons dengan sinergi kuat serta kebijakan yang cepat dan bijaksana demi menyelamatkan keberlangsungan usaha dan kehidupan masyarakat di Kotawaringin Timur. (DEVIANA/y)
