BORNEONEWS, Palangka Raya - Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia atau GAPKI Cabang Kalimantan Tengah mendorong pemerintah memperkuat pengawasan terhadap angkutan hasil perkebunan sawit guna mencegah kerusakan jalan umum.
Sekretaris Eksekutif GAPKI Kalteng, Rawing Rambang mengatakan, pengawasan terhadap kendaraan angkutan menjadi langkah yang lebih penting dibandingkan sekadar mewajibkan perusahaan membangun jalan khusus sendiri.
Menurutnya, kerusakan jalan dapat diminimalkan apabila fungsi jembatan timbang dioptimalkan dan aturan mengenai batas kapasitas angkut diterapkan secara tegas.
“Fokus utama harus pada pemaksimalan fungsi jembatan timbang dan batasan kapasitas angkut agar jalan umum tidak cepat rusak,” kata Rawing pada Sabtu, 16 Mei 2026.
Ia menyebut, GAPKI mendukung adanya jalur tersendiri bagi angkutan hasil perusahaan. Namun pelaksanaan kebijakan tersebut tetap harus dibarengi penguatan regulasi serta pengawasan kendaraan di lapangan.
Rawing menilai, kebijakan pembangunan jalan khusus juga perlu mempertimbangkan fakta bahwa sebagian besar angkutan CPO di Kalimantan Tengah dimiliki koperasi dan masyarakat. Karena itu, aturan yang dibuat harus mempertimbangkan dampaknya terhadap pelaku usaha kecil dan masyarakat sekitar perkebunan.
“Prioritasnya tetap penguatan regulasi, pengawasan, dan perlindungan jalan umum sebelum mewajibkan perusahaan membangun jalan sendiri,” tegas Mantan Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Kalteng ini.
Ia berharap pemerintah dapat menyusun kebijakan yang seimbang antara kepentingan pembangunan infrastruktur, perlindungan jalan umum, dan keberlangsungan aktivitas ekonomi masyarakat di sektor perkebunan sawit. (TESTI PRISCILLA/j)
