BORNEONEWS, Jakarta - Pemerintah terus mengantisipasi potensi pemutusan hubungan kerja (PHK) di tengah meningkatnya tensi geopolitik global yang berdampak terhadap kondisi ekonomi dunia, termasuk Indonesia.
Wakil Menteri Ketenagakerjaan Afriansyah Noor mengatakan pemerintah saat ini memperkuat langkah pencegahan agar lonjakan pengangguran tidak semakin meningkat akibat tekanan ekonomi global.
“Nah, kita segera mengantisipasi terjadinya PHK yang bisa membuat banyaknya pengangguran yang ada di Indonesia,” kata Afriansyah di Jakarta, Minggu, 17 Mei 2026.
Ia menyampaikan, konflik geopolitik internasional, termasuk perang di kawasan Timur Tengah, memberi dampak terhadap stabilitas ekonomi berbagai negara.
Menurutnya, pemerintah terus memantau perkembangan situasi global guna menjaga stabilitas sektor ketenagakerjaan nasional.
Afriansyah menyebut tingkat pengangguran di Indonesia saat ini mencapai sekitar 7,4 juta orang atau setara 4,3 persen dari total penduduk.
Untuk mengurangi dampak ekonomi dan memperluas kesempatan kerja, pemerintah memperkuat sejumlah program ketenagakerjaan pada 2026.
Salah satunya melalui perluasan Program Magang Nasional yang kuotanya meningkat dari 100 ribu menjadi 150 ribu peserta.
Program tersebut ditujukan membantu lulusan baru mendapatkan pengalaman kerja dan meningkatkan keterampilan agar lebih siap menghadapi kebutuhan industri.
“Untuk tahun 2026 pemerintah membuka sekitar 150 ribu kuota magang,” ujarnya.
Selain itu, pemerintah juga membuka pelatihan vokasi nasional bagi lulusan SMA dan SMK melalui balai latihan kerja di berbagai daerah.
Program pelatihan tersebut menyediakan sekitar 70 ribu kuota peserta dan dapat diakses melalui aplikasi SIAPKerja.
Peserta pelatihan akan memperoleh fasilitas pelatihan gratis, sertifikasi kompetensi, hingga uang saku harian sebesar Rp20 ribu selama mengikuti program.
Afriansyah menegaskan penguatan kualitas sumber daya manusia dan ekonomi rakyat menjadi strategi penting pemerintah menghadapi tantangan ekonomi global.
ANTARA
