PALANGKA RAYA –

BORNEONEWS, Palangka Raya - Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian (Diskominfo-SP) Kota Palangka Raya merilis rekapitulasi data pengaduan masyarakat yang masuk sepanjang periode Januari hingga Desember 2025.

Berdasarkan data yang dihimpun melalui sistem pengelolaan pengaduan pelayanan publik nasional (SP4N LAPOR), tercatat sebanyak 2.696 laporan dari warga telah diterima dan langsung diverifikasi oleh tim admin koordinator untuk diteruskan ke masing-masing Satuan Organisasi Perangkat Daerah (SOPD) terkait.

Kepala Diskominfo Kota Palangka Raya, Saipullah, menyampaikan bahwa tingginya angka laporan ini menunjukkan semakin meningkatnya kepercayaan dan partisipasi aktif masyarakat dalam mengawasi jalannya pembangunan dan pelayanan publik di Kota Cantik.

Dia menegaskan bahwa setiap aduan yang masuk merupakan bahan evaluasi yang sangat berharga bagi pemerintah daerah.

"Jumlah 2.696 laporan ini menjadi bukti nyata bahwa masyarakat semakin kritis dan peduli terhadap lingkungan sekitarnya, serta percaya bahwa pemerintah hadir untuk memberikan solusi," katanya, Senin, 18 Mei 2026.

Lebih lanjut, Saipullah membeberkan bahwa fasilitas Call Center menjadi kanal pengaduan yang paling diminati oleh warga sepanjang tahun 2025, dengan total mencapai 1.230 laporan.

Di posisi berikutnya, masyarakat juga banyak memanfaatkan jalur Tatap Muka langsung sebanyak 583 laporan, disusul oleh aplikasi berbasis Android dengan 540 laporan, serta layanan WhatsApp sebanyak 225 laporan.

Sisanya terbagi melalui kanal website resmi, telepon, pos surat, dan media sosial lainnya yang terus diintegrasikan secara terpusat.

"Kami melihat ada pergeseran tren yang menarik, di mana layanan Call Center dan WhatsApp kini sangat mendominasi karena dinilai paling cepat dan praktis oleh warga saat membutuhkan respons instan," jelasnya.

Komitmen Diskominfo adalah memastikan seluruh kanal digital maupun konvensional tetap terbuka 24 jam dan berjalan optimal demi menjembatani suara masyarakat.

Dari sisi klasifikasi atau jenis isu yang dilaporkan, sektor penanganan bencana dan kedaruratan menempati urutan tertinggi dengan jumlah yang sangat signifikan, yakni mencapai 1.604 aduan.

Sektor berikutnya yang juga banyak menyedot perhatian publik adalah masalah sosial dan kesejahteraan dengan 638 laporan, disusul aduan berkadar pengawasan sebanyak 197 laporan, serta urusan kependudukan sebanyak 176 laporan.

Sektor lain seperti administrasi pemerintahan, permintaan informasi, aspirasi, dan pendidikan melengkapi total klasifikasi laporan tahunan tersebut.

Saipullah memastikan bahwa seluruh laporan yang masuk telah didistribusikan secara presisi kepada instansi teknis yang berwenang agar segera mendapat penanganan konkret di lapangan.

"Kami memastikan tidak ada laporan yang diabaikan. Semua klasifikasi, terutama kebencanaan dan isu sosial, langsung kami koordinasikan dengan SOPD teknis agar penanganannya di lapangan bisa dilakukan secara cepat, tepat dan transparan," pungkasnya. (HENDRI/y)