BORNEONEWS, Palangka Raya - Upaya mendorong pertumbuhan ekonomi di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar atau 3T terus dilakukan melalui pengembangan sektor perkebunan kelapa sawit. Badan Pengelola Dana Perkebunan atau BPDP sebagai Badan Layanan Umum Kementerian Keuangan bekerja sama dengan Perkumpulan Forum Petani Kelapa Sawit Jaya Indonesia atau POPSI menggelar Workshop dan Pasar Benih bertema “Meningkatkan Perekonomian Daerah 3T dengan Kelapa Sawit” di Kendari, Sulawesi Tenggara.
Kegiatan tersebut mendapat antusiasme tinggi dari petani, pemerintah daerah, hingga perusahaan perkebunan yang hadir dari berbagai wilayah di Sulawesi Tenggara. Workshop ini menjadi ruang diskusi sekaligus konsolidasi berbagai pihak dalam memperkuat pengembangan sawit rakyat di daerah 3T.
Sulawesi Tenggara sendiri memiliki sejumlah wilayah yang masuk kategori daerah 3T, seperti Kabupaten Wakatobi, Konawe Selatan, Muna, dan Konawe Kepulauan. Kondisi geografis dan keterbatasan akses di wilayah tersebut dinilai menjadi tantangan tersendiri dalam pengembangan sektor perkebunan, termasuk kelapa sawit.
Gubernur Sulawesi Tenggara, Andi Sumangerukka, yang diwakili Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Provinsi Sultra, Mujahidin, mengatakan perkebunan kelapa sawit di daerahnya memiliki kontribusi penting terhadap pertumbuhan ekonomi subsektor perkebunan, baik dari sektor perkebunan rakyat maupun swasta.
Namun demikian, produktivitas perkebunan sawit di Sultra masih tergolong rendah. Karena itu, pemerintah daerah diminta memanfaatkan berbagai program bantuan yang telah disediakan pemerintah pusat.
“Provinsi Sultra bisa mendapatkan program peremajaan sawit rakyat serta sarpras dan pengembangan sumber daya manusia baik perkebunan petani dan mahasiswa. Dari program tersebut peningkatan produktivitas dan nilai tambah mutu dapat terwujud sehingga dapat mensejahterakan petani,” ujar Mujahidin.
Ia menegaskan, pemerintah pusat telah menyiapkan berbagai dukungan pendanaan yang dapat dimanfaatkan petani sawit. Karena itu, pemerintah daerah dan Kamar Dagang dan Industri (Kadin) diminta aktif melihat peluang agar program tersebut dapat terserap optimal demi peningkatan kesejahteraan petani.
Menurutnya, kegiatan workshop dan pasar benih ini menjadi momentum penting untuk menyinkronkan langkah seluruh pemangku kepentingan dalam membangun ekonomi masyarakat 3T berbasis kelapa sawit.
“Pemerintah Provinsi Sultra mengucapkan terima kasih dan menyambut baik acara ini dalam upaya mengatasi kendala-kendala yang diperlukan kerja sama semua pihak, mulai dari pemerintah pusat, daerah, asosiasi, koperasi, kelompok tani, perusahaan perkebunan, sampai PKS sehingga tujuan meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan petani sawit rakyat di Sultra dapat terwujud,” katanya.
Sementara itu, Pembina POPSI, Bambang, menyampaikan bahwa program-program BPDP merupakan bentuk kepedulian negara bersama pelaku usaha dan masyarakat dalam membangun sektor perkebunan sawit secara berkelanjutan.
Ia menjelaskan, dukungan BPDP difokuskan pada sejumlah prioritas strategis, mulai dari program peremajaan sawit rakyat (PSR), bantuan sarana dan prasarana, riset, hingga promosi.
Ketua POPSI, Mansuetus Darto, menilai Sulawesi Tenggara memiliki potensi besar untuk pengembangan perkebunan sawit rakyat. Namun, potensi tersebut harus didukung tata kelola budidaya yang baik, terutama penggunaan benih unggul bersertifikat.
“Workshop ini diharapkan tidak hanya informatif tetapi juga transformatif. Perubahan paradigma di petani kecil kelapa sawit harus berubah dari sekadar bertani untuk bertahan hidup tetapi untuk keberlanjutan jangka panjang,” ujar Darto.
Menurutnya, peningkatan produktivitas sawit rakyat tidak hanya ditentukan luas lahan, tetapi juga kualitas benih, penerapan teknik budidaya yang benar, serta penguatan kelembagaan petani.
Kepala Divisi Kerja Sama Kemasyarakatan dan UMKM BPDP, Helmi Muhansyah, menambahkan BPDP membuka ruang kolaborasi seluas-luasnya dalam mendukung peningkatan produktivitas sawit rakyat di Sultra.
“Di Sultra sawit bisa menjadi bagian dari aktivitas peningkatan ekonomi di daerah. Kita dari BPDP akan selalu support untuk kolaborasi agar dari sisi hulu rekomtek bisa cepat tercapai,” ungkap Helmi.
Tidak hanya dari sektor hulu, BPDP juga terus mendorong pengembangan hilirisasi sawit melalui penguatan UMKM berbasis sawit di daerah.
“Para pekebun sawit khususnya di Sultra kami ajak memanfaatkan peluang pengembangan wirausaha berbasis UMKM sawit,” tambahnya.
Dari sisi hulu, petani sawit di Sultra juga dapat memanfaatkan program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) BPDP untuk mendukung operasional peremajaan kebun, mulai dari pembersihan lahan, pembelian bibit unggul, penanaman, pemupukan, peningkatan kualitas pengelolaan kebun, hingga pengajuan sertifikasi Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO).
Rendahnya produktivitas perkebunan sawit di Sulawesi Tenggara selama ini dipengaruhi sejumlah faktor, di antaranya keterbatasan kemampuan petani melakukan peremajaan kebun, minimnya pemahaman terhadap praktik budidaya terbaik atau Good Agricultural Practices (GAP), serta terbatasnya akses terhadap benih unggul bersertifikat.
Karena itu, pengembangan sawit di wilayah 3T dinilai perlu bertumpu pada tiga pilar utama, yakni penggunaan benih unggul bersertifikat, penerapan GAP secara konsisten, serta penguatan kelembagaan dan kemitraan petani. Dengan langkah tersebut, kelapa sawit diyakini dapat menjadi motor penggerak ekonomi baru bagi masyarakat di wilayah terpencil Sulawesi Tenggara.(TESTI PRISCILLA/y)
