PALANGKA RAYA –

BORNEONEWS, Palangka Raya - Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian (Diskominfo) Kota Palangka Raya merilis data resmi terkait aktivitas Layanan Aspirasi Pengaduan Online Rakyat (LAPOR) sepanjang Triwulan I tahun 2026.

Berdasarkan rekapitulasi data yang masuk, tercatat sebanyak 545 laporan dari masyarakat telah diterima dan diverifikasi oleh Admin Koordinator untuk diteruskan kepada masing-masing Satuan Organisasi Perangkat Daerah (SOPD) terkait.

"Langkah ini menegaskan komitmen pemerintah daerah dalam menjaga transparansi dan responsivitas pelayanan publik," kata Kepala Diskominfo Kota Palangka Raya, Saipullah, Senin, 18 Mei 2026.

Dia menyampaikan bahwa keberadaan aplikasi LAPOR menjadi jembatan yang sangat efektif bagi warga untuk mengawal pembangunan dan menyampaikan keluh kesah.

Menurutnya, partisipasi aktif masyarakat merupakan modal penting bagi pemerintah untuk terus berbenah dan meningkatkan kualitas pelayanan di lapangan.

"Kami mengapresiasi masyarakat yang kian kritis serta peduli terhadap lingkungan sekitarnya melalui kanal-kanal resmi yang disediakan," ujarnya.

Dari sisi sumber atau kanal aduan yang paling diminati, Saipullah memaparkan bahwa metode konvensional berupa layanan tatap muka langsung ternyata masih mendominasi dengan jumlah mencapai 190 laporan.

Di posisi kedua, pemanfaatan teknologi berbasis pesan instan seperti WhatsApp menyusul sangat kuat dengan kontribusi sebanyak 154 laporan.

Selain itu, saluran panggilan cepat melalui Call Center menyumbang 99 laporan, disusul oleh penggunaan aplikasi berbasis Android sebanyak 61 laporan dan Website resmi sebanyak 35 laporan.

Sementara itu, untuk klasifikasi substansi masalah yang dilaporkan, sektor sosial dan kesejahteraan menduduki peringkat teratas dengan total 223 laporan.

Tingginya angka ini menunjukkan bahwa perhatian masyarakat masih sangat berpusat pada program bantuan sosial, jaminan kemasyarakatan, serta fasilitas penunjang hidup orang banyak.

"Hal ini menjadi catatan penting bagi instansi sektoral terkait untuk memberikan perhatian lebih dalam mengeksekusi kebijakan sosial," tuturnya.

Di samping masalah sosial, laporan mengenai penanganan bencana dan kedaruratan juga menempati porsi yang signifikan, yakni sebesar 154 laporan.

Sektor pelayanan kependudukan berada di peringkat berikutnya dengan 119 laporan, disusul oleh pengaduan berkadar pengawasan sebanyak 37 laporan.

Sedangkan sisanya terbagi ke dalam kategori lain seperti aspirasi, permintaan informasi, pengaduan tidak berkadar pengawasan, serta beberapa data blanks yang sedang ditelaah lebih lanjut.

Saipullah menegaskan bahwa seluruh laporan yang masuk didistribusikan secara berkala kepada instansi teknis yang berwenang agar segera mendapat tindak lanjut. (HENDRI/y)